RINGKASAN EKSEKUTIF
Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar, sebagaimana ditegaskan oleh Penjabat Gubernur Sulbar bahwa kekayaan alam daerah harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan daya saing komoditas di pasar global dan membuka peluang ekspor yang lebih luas . Sektor perikanan memiliki prospek strategis untuk menjadi penopang utama perekonomian daerah dan berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dikelola dengan tepat sasaran dan didukung infrastruktur memadai .
Namun, optimalisasi sektor ini melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sulbar masih belum maksimal. Pengalaman dari berbagai daerah menunjukkan bahwa BUMD/BUMDes dapat berperan aktif dalam pengelolaan perikanan melalui perbaikan proses bisnis , optimalisasi penampungan dan distribusi ikan dengan pendekatan berbasis masyarakat , serta kolaborasi lintas lembaga untuk pengembangan budidaya .
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD memberikan landasan hukum yang kuat bagi Perseroda untuk berperan dalam pengelolaan sektor perikanan dan kelautan. Policy brief ini menganalisis potensi, tantangan, dan strategi optimalisasi peran PT Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) dalam mengelola sektor strategis ini untuk mewujudkan visi masyarakat Sulbar yang maju dan sejahtera.
IDENTIFIKASI MASALAH
1. Potensi Perikanan Sulbar yang Belum Terkelola Optimal
Pj. Gubernur Sulbar menegaskan bahwa potensi kekayaan alam Sulbar harus dikelola dengan baik, dan Balai Karantina memiliki peran strategis untuk meningkatkan daya saing komoditas di pasar global . Namun, talk show bertema "Perkuat Strategi Hilirisasi dan Peluang Pasar Ekspor Komoditas Pertanian dan Perikanan" yang digelar dalam Sulbar EXPO 2024 mengindikasikan bahwa hilirisasi dan ekspor masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diperkuat .
Beberapa tantangan yang dihadapi sektor perikanan di berbagai daerah dan relevan dengan Sulbar:
Infrastruktur belum optimal seperti ditemukan dalam studi di Sidoarjo, di mana infrastruktur yang tidak memadai menjadi kendala utama optimalisasi BUMDes perikanan .
Keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola usaha perikanan secara profesional .
Permodalan yang masih kurang untuk mengelola potensi desa/daerah secara optimal .
2. Kesenjangan dengan Praktik Baik dari Daerah Lain
Berbagai daerah telah menunjukkan keberhasilan dalam mengoptimalkan BUMD/BUMDes di sektor perikanan:
Sulawesi Barat, dengan potensi kelautan yang besar, belum memiliki inisiatif serupa melalui BUMD Perseroda.
3. Tantangan Tata Kelola dan Infrastruktur
Pengalaman dari Provinsi Riau menunjukkan bahwa tata kelola aset yang baik, ketersediaan sarana produksi (seperti sertifikat indukan dan pakan standar), serta infrastruktur pendukung (pelabuhan, pabrik es) menjadi kunci pengembangan sektor perikanan . Komisi III DPRD Riau menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai penopang utama perekonomian daerah .
ANALISIS POTENSI DAN TANTANGAN
Potensi Pengembangan Sektor Perikanan oleh Perseroda Sulbar
Potensi Sumber Daya Alam: Sulbar memiliki wilayah pesisir yang luas dengan komoditas unggulan yang berpotensi ekspor, sejalan dengan upaya Balai Karantina dalam menggali potensi ekspor komoditas perikanan .
Dukungan Kebijakan: Pemerintah Provinsi melalui berbagai forum seperti Sulbar EXPO 2024 telah menunjukkan komitmen untuk mendorong hilirisasi dan ekspor komoditas perikanan .
Kebutuhan Pasar: Potensi ekspor produk perikanan Indonesia sangat besar, tetapi membutuhkan persiapan kualitas dan standar internasional. BUMD dapat menjadi fasilitator untuk memenuhi standar ekspor tersebut.
Pengalaman Keberhasilan di Daerah Lain: Keberhasilan BUMDes di Sumba Timur dalam budidaya rumput laut melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi dan LSM serta BUMDes Pesona Bengara dalam pengelolaan rantai pasok ikan dengan pendekatan berbasis masyarakat menunjukkan bahwa model pengelolaan ini dapat direplikasi.
Tantangan yang Dihadapi
Keterbatasan Modal: Studi di Sidoarjo menunjukkan bahwa permodalan yang memadai masih menjadi kendala utama BUMDes dalam mengelola potensi daerah . Perseroda Sulbar juga menghadapi tantangan serupa.
Kapasitas SDM: Pengelolaan BUMD di sektor perikanan membutuhkan SDM yang memahami teknis perikanan, manajemen rantai pasok, dan pemasaran. Studi di Sidoarjo mengidentifikasi keterbatasan SDM sebagai salah satu penyebab belum optimalnya pengelolaan .
Infrastruktur yang Belum Memadai: Infrastruktur seperti tempat pelelangan ikan, cold storage, dan pabrik es masih terbatas. Pengalaman di Riau menunjukkan bahwa pengembangan infrastruktur seperti pelabuhan dan pabrik es menjadi prioritas untuk meningkatkan kapasitas produksi .
Koordinasi Lintas Sektor: Optimalisasi BUMD membutuhkan sinergi berbagai pihak, termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi, perbankan, dan pemerintah kabupaten/kota. Keberhasilan di Sumba Timur membuktikan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi, LSM, pemerintah daerah, dan BUMDes .
REKOMENDASI STRATEGIS
A. Jangka Pendek (3-6 Bulan) - Konsolidasi dan Perencanaan
B. Jangka Menengah (6-12 Bulan) - Pengembangan Usaha dan Kemitraan
Pengembangan Unit Usaha Penampungan dan Distribusi Ikan:
Dirikan unit penampungan ikan dengan sistem manajemen yang efisien, mengadopsi praktik baik dari BUMDes Pesona Bengara dalam mengoptimalkan penampungan dan distribusi ikan melalui pendekatan berbasis masyarakat .
Implementasikan perbaikan proses bisnis dengan menambahkan aktivitas sortasi, penjualan online, dan pembukuan yang terstandar, sebagaimana direkomendasikan dalam studi optimalisasi BUMD di Banda Aceh .
Pengembangan Budidaya Rumput Laut:
Jalin kerjasama dengan perguruan tinggi (misalnya Universitas Sulawesi Barat atau Unhas) dan lembaga riset untuk pengembangan bibit unggul rumput laut, meniru model kolaborasi Unram dan Konservasi Indonesia di Sumba Timur yang berhasil memproduksi 6 ton bibit unggul .
Fasilitasi pelatihan biosekuriti dan penguatan sistem pembibitan berkelanjutan bagi petani rumput laut agar mandiri dan mampu menjaga kualitas genetik .
Pembangunan Infrastruktur Pendukung:
Bangun atau revitalisasi cold storage dan pabrik es di sentra-sentra perikanan, mengacu pada prioritas pengembangan di Riau yang menekankan pentingnya pabrik es untuk meningkatkan kapasitas produksi .
Kembangkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang representatif di kabupaten/kota pesisir seperti Mamuju, Pasangkayu, Majene, dan Polewali Mandar.
Fasilitasi Akses Pembiayaan:
Jalin kerjasama dengan perbankan daerah untuk menyediakan skema kredit khusus bagi nelayan dan pembudidaya ikan dengan bunga ringan.
Sediakan skema penjaminan kredit untuk mengurangi risiko perbankan, mengingat sektor perikanan memiliki risiko tinggi terkait cuaca dan fluktuasi harga.
C. Jangka Panjang (1-3 Tahun) - Hilirisasi dan Ekspansi Pasar
Pengembangan Hilirisasi Produk Perikanan:
Bangun unit pengolahan ikan modern untuk menghasilkan produk bernilai tambah (fillet beku, ikan kaleng, olahan rumput laut) yang siap ekspor, sejalan dengan tema hilirisasi dalam Sulbar EXPO 2024 .
Fasilitasi sertifikasi produk (HACCP, halal, BPOM) untuk memenuhi standar pasar internasional dan nasional.
Pengembangan Pasar Ekspor:
Integrasi dengan Sektor Lain:
Kembangkan wisata edukatif dan kuliner berbasis hasil perikanan, seperti wisata belajar budidaya rumput laut atau wisata kuliner seafood, meniru model integrated aquaculture business yang dikembangkan di berbagai daerah .
Sinergikan dengan program pengembangan BUMDes di desa-desa pesisir untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang terintegrasi.
Optimalisasi Kontribusi PAD:
Targetkan setoran dividen dari pengelolaan sektor perikanan dalam jangka waktu 3-5 tahun, dengan indikator keberhasilan berupa peningkatan PAD dari sektor kelautan dan perikanan.
Alokasikan sebagian laba untuk program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) di wilayah pesisir, memastikan masyarakat sekitar merasakan manfaat langsung.
MATRIKS STRATEGI DAN TARGET KONTRIBUSI
| Tahap | Strategi | Target | Indikator Keberhasilan |
|---|---|---|---|
| Jangka Pendek (3-6 bulan) | Konsolidasi dan perencanaan | Rencana bisnis selesai, forum koordinasi terbentuk | Dokumen kajian, MoU kerjasama |
| Jangka Menengah (6-12 bulan) | Pengembangan unit usaha penampungan dan distribusi | Unit penampungan beroperasi di 2-3 kabupaten | Volume ikan tertampung, omzet penjualan |
| Pengembangan budidaya rumput laut | Produksi bibit unggul 5-10 ton | Jumlah petani binaan, produktivitas lahan | |
| Pembangunan infrastruktur | Cold storage beroperasi di 2 lokasi | Kapasitas penyimpanan, utilisasi | |
| Jangka Panjang (1-3 tahun) | Hilirisasi produk | Unit pengolahan beroperasi | Jumlah produk olahan, nilai tambah |
| Pasar ekspor | Ekspor perdana ke negara tujuan | Volume ekspor, devisa | |
| Kontribusi PAD (3-5 tahun) | Dividen dan pajak | 5-10% dari total PAD sektor perikanan | Realisasi setoran dividen |
KESIMPULAN
Sektor perikanan dan kelautan Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai salah satu penopang utama perekonomian daerah dan sumber Pendapatan Asli Daerah. Sebagaimana ditegaskan dalam Sulbar EXPO 2024, penguatan strategi hilirisasi dan perluasan pasar ekspor komoditas perikanan menjadi kunci untuk mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif di Sulawesi Barat .
Pengalaman keberhasilan dari berbagai daerah menunjukkan bahwa optimalisasi BUMD/BUMDes di sektor perikanan dapat dilakukan melalui:
Perbaikan proses bisnis dengan pendekatan Business Process Management
Strategi community-based management untuk penampungan dan distribusi ikan
Kolaborasi lintas lembaga untuk pengembangan budidaya rumput laut
PT Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) memiliki peluang strategis untuk mengambil peran aktif dalam pengelolaan sektor ini. Dengan komitmen politik yang kuat dari Gubernur dan DPRD, dukungan anggaran yang memadai, serta manajemen BUMD yang profesional dan transparan, Perseroda Sulbar dapat menjadi instrumen penting dalam mengelola kekayaan laut Sulbar untuk kemakmuran masyarakat.
Keberhasilan ini pada gilirannya akan mewujudkan visi "Sulawesi Barat Maju dan Malaqbi" —maju dalam ekonomi dan sejahtera dalam kehidupan masyarakat pesisir.
DAFTAR PUSTAKA
Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat. (2024). BSIP Sulbar Hadiri Sulbar EXPO 2024. Kementerian Pertanian RI.
DPRD Provinsi Riau. (2025). Komisi III DPRD Riau Mengadakan RDP Bahas Realisasi Program, Kendala Aset, Tata Kelola BMD. Pemerintah Provinsi Riau.
Izzaty, N., Lufika, R. D., & Amalia, F. (2024). Optimalisasi Proses Bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMD) Menggunakan Business Process Management: Studi Kasus Pada Penjualan Ikan di Banda Aceh. Jurnal PASTI, 18(1). Universitas Mercu Buana.
Wahyudi, W., & Rosmayati, S. (2025). Strategi Community-Based Management untuk Optimalisasi Penampungan dan Distribusi Ikan Studi pada BUMDes Pesona Bengara. Jurnal Ekobis Dewantara, 8(2). Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
Suara NTB. (2025). Kolaborasi Unram, Konservasi Indonesia, dan BUMDes Kaliuda Pulihkan Harapan Petani Sumba Timur.
Novitasari, A. D., & Irianto, H. (2022). Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Melalui Pengelolaan Produksi Ikan Bandeng di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/sulbar/foto/bank/originals/Suasana-Tempat-Pelelangan-Ikan-TPI-Mam.jpg)
Komentar
Posting Komentar