Langsung ke konten utama

OPTIMALISASI PERAN PERSERODA SULAWESI BARAT DALAM PENGELOLAAN SEKTOR PERIKANAN DAN KELAUTAN

 


RINGKASAN EKSEKUTIF

Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar, sebagaimana ditegaskan oleh Penjabat Gubernur Sulbar bahwa kekayaan alam daerah harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan daya saing komoditas di pasar global dan membuka peluang ekspor yang lebih luas . Sektor perikanan memiliki prospek strategis untuk menjadi penopang utama perekonomian daerah dan berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dikelola dengan tepat sasaran dan didukung infrastruktur memadai .

Namun, optimalisasi sektor ini melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sulbar masih belum maksimal. Pengalaman dari berbagai daerah menunjukkan bahwa BUMD/BUMDes dapat berperan aktif dalam pengelolaan perikanan melalui perbaikan proses bisnis , optimalisasi penampungan dan distribusi ikan dengan pendekatan berbasis masyarakat , serta kolaborasi lintas lembaga untuk pengembangan budidaya .

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD memberikan landasan hukum yang kuat bagi Perseroda untuk berperan dalam pengelolaan sektor perikanan dan kelautan. Policy brief ini menganalisis potensi, tantangan, dan strategi optimalisasi peran PT Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) dalam mengelola sektor strategis ini untuk mewujudkan visi masyarakat Sulbar yang maju dan sejahtera.


IDENTIFIKASI MASALAH

1. Potensi Perikanan Sulbar yang Belum Terkelola Optimal

Pj. Gubernur Sulbar menegaskan bahwa potensi kekayaan alam Sulbar harus dikelola dengan baik, dan Balai Karantina memiliki peran strategis untuk meningkatkan daya saing komoditas di pasar global . Namun, talk show bertema "Perkuat Strategi Hilirisasi dan Peluang Pasar Ekspor Komoditas Pertanian dan Perikanan" yang digelar dalam Sulbar EXPO 2024 mengindikasikan bahwa hilirisasi dan ekspor masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diperkuat .

Beberapa tantangan yang dihadapi sektor perikanan di berbagai daerah dan relevan dengan Sulbar:

  • Infrastruktur belum optimal seperti ditemukan dalam studi di Sidoarjo, di mana infrastruktur yang tidak memadai menjadi kendala utama optimalisasi BUMDes perikanan .

  • Keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola usaha perikanan secara profesional .

  • Permodalan yang masih kurang untuk mengelola potensi desa/daerah secara optimal .

2. Kesenjangan dengan Praktik Baik dari Daerah Lain

Berbagai daerah telah menunjukkan keberhasilan dalam mengoptimalkan BUMD/BUMDes di sektor perikanan:

DaerahInisiatifHasilSumber
Banda AcehOptimalisasi proses bisnis penjualan ikan dengan Business Process ManagementPerbaikan alur bisnis, penambahan aktivitas sortasi, penjualan online, dan pembukuan
BUMDes Pesona BengaraStrategi Community-Based Management untuk penampungan dan distribusi ikanPeningkatan efisiensi rantai pasok, keterlibatan aktif masyarakat
Sumba TimurKolaborasi Unram, Konservasi Indonesia, dan BUMDes untuk budidaya rumput lautPanen 6 ton bibit unggul, kemandirian petani, keberlanjutan ekosistem
SidoarjoOptimalisasi BUMDes melalui pengelolaan produksi ikan bandengDampak positif bagi masyarakat meski masih menghadapi kendala infrastruktur dan permodalan

Sulawesi Barat, dengan potensi kelautan yang besar, belum memiliki inisiatif serupa melalui BUMD Perseroda.

3. Tantangan Tata Kelola dan Infrastruktur

Pengalaman dari Provinsi Riau menunjukkan bahwa tata kelola aset yang baik, ketersediaan sarana produksi (seperti sertifikat indukan dan pakan standar), serta infrastruktur pendukung (pelabuhan, pabrik es) menjadi kunci pengembangan sektor perikanan . Komisi III DPRD Riau menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai penopang utama perekonomian daerah .


ANALISIS POTENSI DAN TANTANGAN

Potensi Pengembangan Sektor Perikanan oleh Perseroda Sulbar

  1. Potensi Sumber Daya Alam: Sulbar memiliki wilayah pesisir yang luas dengan komoditas unggulan yang berpotensi ekspor, sejalan dengan upaya Balai Karantina dalam menggali potensi ekspor komoditas perikanan .

  2. Dukungan Kebijakan: Pemerintah Provinsi melalui berbagai forum seperti Sulbar EXPO 2024 telah menunjukkan komitmen untuk mendorong hilirisasi dan ekspor komoditas perikanan .

  3. Kebutuhan Pasar: Potensi ekspor produk perikanan Indonesia sangat besar, tetapi membutuhkan persiapan kualitas dan standar internasional. BUMD dapat menjadi fasilitator untuk memenuhi standar ekspor tersebut.

  4. Pengalaman Keberhasilan di Daerah Lain: Keberhasilan BUMDes di Sumba Timur dalam budidaya rumput laut melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi dan LSM  serta BUMDes Pesona Bengara dalam pengelolaan rantai pasok ikan dengan pendekatan berbasis masyarakat  menunjukkan bahwa model pengelolaan ini dapat direplikasi.

Tantangan yang Dihadapi

  1. Keterbatasan Modal: Studi di Sidoarjo menunjukkan bahwa permodalan yang memadai masih menjadi kendala utama BUMDes dalam mengelola potensi daerah . Perseroda Sulbar juga menghadapi tantangan serupa.

  2. Kapasitas SDM: Pengelolaan BUMD di sektor perikanan membutuhkan SDM yang memahami teknis perikanan, manajemen rantai pasok, dan pemasaran. Studi di Sidoarjo mengidentifikasi keterbatasan SDM sebagai salah satu penyebab belum optimalnya pengelolaan .

  3. Infrastruktur yang Belum Memadai: Infrastruktur seperti tempat pelelangan ikan, cold storage, dan pabrik es masih terbatas. Pengalaman di Riau menunjukkan bahwa pengembangan infrastruktur seperti pelabuhan dan pabrik es menjadi prioritas untuk meningkatkan kapasitas produksi .

  4. Koordinasi Lintas Sektor: Optimalisasi BUMD membutuhkan sinergi berbagai pihak, termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi, perbankan, dan pemerintah kabupaten/kota. Keberhasilan di Sumba Timur membuktikan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi, LSM, pemerintah daerah, dan BUMDes .


REKOMENDASI STRATEGIS

A. Jangka Pendek (3-6 Bulan) - Konsolidasi dan Perencanaan

NoStrategiLangkah OperasionalPenanggung JawabTarget Waktu
1Kajian Kebutuhan dan Kelayakan UsahaLakukan analisis kebutuhan daerah dan analisis kelayakan bidang usaha perikanan sebagai dasar pengembangan BUMD, termasuk pemetaan komoditas unggulan di masing-masing kabupaten/kotaPT Sulbar Malaqbi, Bapperida, DKP SulbarApril-Juni 2026
2Koordinasi Lintas SektorBentuk forum koordinasi antara PT Sulbar Malaqbi, DKP Sulbar, Dinas Koperasi UKM, perbankan daerah, dan akademisi untuk menyamakan visi pengembangan sektor perikanan, meniru model kolaborasi sukses di Sumba Timur Gubernur, SekdaSegera
3Benchmarking ke Daerah LainLakukan studi banding ke BUMDes/BUMD yang sukses di sektor perikanan, seperti BUMDes Pesona Bengara dengan pendekatan community-based management  atau inisiatif serupa di Banda Aceh yang telah melakukan optimalisasi proses bisnis penjualan ikan PT Sulbar Malaqbi, DKP SulbarMei-Juni 2026
4Penyusunan Rencana BisnisSusun rencana bisnis dan anggaran (RBA) untuk unit usaha perikanan dengan target jangka pendek, menengah, dan panjang, termasuk proyeksi kontribusi terhadap PADPT Sulbar MalaqbiJuni 2026

B. Jangka Menengah (6-12 Bulan) - Pengembangan Usaha dan Kemitraan

  1. Pengembangan Unit Usaha Penampungan dan Distribusi Ikan:

    • Dirikan unit penampungan ikan dengan sistem manajemen yang efisien, mengadopsi praktik baik dari BUMDes Pesona Bengara dalam mengoptimalkan penampungan dan distribusi ikan melalui pendekatan berbasis masyarakat .

    • Implementasikan perbaikan proses bisnis dengan menambahkan aktivitas sortasi, penjualan online, dan pembukuan yang terstandar, sebagaimana direkomendasikan dalam studi optimalisasi BUMD di Banda Aceh .

  2. Pengembangan Budidaya Rumput Laut:

    • Jalin kerjasama dengan perguruan tinggi (misalnya Universitas Sulawesi Barat atau Unhas) dan lembaga riset untuk pengembangan bibit unggul rumput laut, meniru model kolaborasi Unram dan Konservasi Indonesia di Sumba Timur yang berhasil memproduksi 6 ton bibit unggul .

    • Fasilitasi pelatihan biosekuriti dan penguatan sistem pembibitan berkelanjutan bagi petani rumput laut agar mandiri dan mampu menjaga kualitas genetik .

  3. Pembangunan Infrastruktur Pendukung:

    • Bangun atau revitalisasi cold storage dan pabrik es di sentra-sentra perikanan, mengacu pada prioritas pengembangan di Riau yang menekankan pentingnya pabrik es untuk meningkatkan kapasitas produksi .

    • Kembangkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang representatif di kabupaten/kota pesisir seperti Mamuju, Pasangkayu, Majene, dan Polewali Mandar.

  4. Fasilitasi Akses Pembiayaan:

    • Jalin kerjasama dengan perbankan daerah untuk menyediakan skema kredit khusus bagi nelayan dan pembudidaya ikan dengan bunga ringan.

    • Sediakan skema penjaminan kredit untuk mengurangi risiko perbankan, mengingat sektor perikanan memiliki risiko tinggi terkait cuaca dan fluktuasi harga.

C. Jangka Panjang (1-3 Tahun) - Hilirisasi dan Ekspansi Pasar

  1. Pengembangan Hilirisasi Produk Perikanan:

    • Bangun unit pengolahan ikan modern untuk menghasilkan produk bernilai tambah (fillet beku, ikan kaleng, olahan rumput laut) yang siap ekspor, sejalan dengan tema hilirisasi dalam Sulbar EXPO 2024 .

    • Fasilitasi sertifikasi produk (HACCP, halal, BPOM) untuk memenuhi standar pasar internasional dan nasional.

  2. Pengembangan Pasar Ekspor:

    • Manfaatkan peran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulbar untuk membuka peluang ekspor yang lebih luas, sebagaimana ditegaskan dalam sambutan perwakilan Kepala Badan Karantina Indonesia .

    • Ikuti pameran dagang internasional untuk mempromosikan produk perikanan unggulan Sulbar.

  3. Integrasi dengan Sektor Lain:

    • Kembangkan wisata edukatif dan kuliner berbasis hasil perikanan, seperti wisata belajar budidaya rumput laut atau wisata kuliner seafood, meniru model integrated aquaculture business yang dikembangkan di berbagai daerah .

    • Sinergikan dengan program pengembangan BUMDes di desa-desa pesisir untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang terintegrasi.

  4. Optimalisasi Kontribusi PAD:

    • Targetkan setoran dividen dari pengelolaan sektor perikanan dalam jangka waktu 3-5 tahun, dengan indikator keberhasilan berupa peningkatan PAD dari sektor kelautan dan perikanan.

    • Alokasikan sebagian laba untuk program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) di wilayah pesisir, memastikan masyarakat sekitar merasakan manfaat langsung.


MATRIKS STRATEGI DAN TARGET KONTRIBUSI

TahapStrategiTargetIndikator Keberhasilan
Jangka Pendek (3-6 bulan)Konsolidasi dan perencanaanRencana bisnis selesai, forum koordinasi terbentukDokumen kajian, MoU kerjasama
Jangka Menengah (6-12 bulan)Pengembangan unit usaha penampungan dan distribusiUnit penampungan beroperasi di 2-3 kabupatenVolume ikan tertampung, omzet penjualan
Pengembangan budidaya rumput lautProduksi bibit unggul 5-10 tonJumlah petani binaan, produktivitas lahan
Pembangunan infrastrukturCold storage beroperasi di 2 lokasiKapasitas penyimpanan, utilisasi
Jangka Panjang (1-3 tahun)Hilirisasi produkUnit pengolahan beroperasiJumlah produk olahan, nilai tambah
Pasar eksporEkspor perdana ke negara tujuanVolume ekspor, devisa
Kontribusi PAD (3-5 tahun)Dividen dan pajak5-10% dari total PAD sektor perikananRealisasi setoran dividen

KESIMPULAN

Sektor perikanan dan kelautan Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai salah satu penopang utama perekonomian daerah dan sumber Pendapatan Asli Daerah. Sebagaimana ditegaskan dalam Sulbar EXPO 2024, penguatan strategi hilirisasi dan perluasan pasar ekspor komoditas perikanan menjadi kunci untuk mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif di Sulawesi Barat .

Pengalaman keberhasilan dari berbagai daerah menunjukkan bahwa optimalisasi BUMD/BUMDes di sektor perikanan dapat dilakukan melalui:

  1. Perbaikan proses bisnis dengan pendekatan Business Process Management 

  2. Strategi community-based management untuk penampungan dan distribusi ikan 

  3. Kolaborasi lintas lembaga untuk pengembangan budidaya rumput laut 

  4. Penguatan infrastruktur dan tata kelola aset 

PT Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) memiliki peluang strategis untuk mengambil peran aktif dalam pengelolaan sektor ini. Dengan komitmen politik yang kuat dari Gubernur dan DPRD, dukungan anggaran yang memadai, serta manajemen BUMD yang profesional dan transparan, Perseroda Sulbar dapat menjadi instrumen penting dalam mengelola kekayaan laut Sulbar untuk kemakmuran masyarakat.

Keberhasilan ini pada gilirannya akan mewujudkan visi "Sulawesi Barat Maju dan Malaqbi" —maju dalam ekonomi dan sejahtera dalam kehidupan masyarakat pesisir.


DAFTAR PUSTAKA

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat. (2024). BSIP Sulbar Hadiri Sulbar EXPO 2024. Kementerian Pertanian RI. 

DPRD Provinsi Riau. (2025). Komisi III DPRD Riau Mengadakan RDP Bahas Realisasi Program, Kendala Aset, Tata Kelola BMD. Pemerintah Provinsi Riau. 

Izzaty, N., Lufika, R. D., & Amalia, F. (2024). Optimalisasi Proses Bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMD) Menggunakan Business Process Management: Studi Kasus Pada Penjualan Ikan di Banda Aceh. Jurnal PASTI, 18(1). Universitas Mercu Buana. 

Wahyudi, W., & Rosmayati, S. (2025). Strategi Community-Based Management untuk Optimalisasi Penampungan dan Distribusi Ikan Studi pada BUMDes Pesona Bengara. Jurnal Ekobis Dewantara, 8(2). Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. 

Suara NTB. (2025). Kolaborasi Unram, Konservasi Indonesia, dan BUMDes Kaliuda Pulihkan Harapan Petani Sumba Timur

Novitasari, A. D., & Irianto, H. (2022). Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Melalui Pengelolaan Produksi Ikan Bandeng di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Langkah Pemprov Sulbar Maksimalkan Tambang Logam Tanah Jarang di Mamuju

  Di perut bumi Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, tersimpan kekayaan yang tak ternilai: logam tanah jarang (LTJ). Komoditas strategis ini kini menjadi sorotan, tak hanya di tingkat daerah, tetapi juga nasional. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga bergerak cepat. Tak ingin sekadar menjadi penonton, mereka menyiapkan panggung agar "harta karun" ini benar-benar menjadi berkah bagi masyarakat. Dari Mamuju untuk Dunia Geliat pengolahan LTJ di Mamuju bukan lagi sekadar wacana. Pemerintah pusat melalui Badan Industri Mineral (BIM) tengah menyiapkan pengembangan teknologi hilirisasi mineral tanah jarang. Sebuah proyek percontohan ( pilot project ) akan dibangun di Mamuju, lengkap dengan dua fasilitas industri hilir yang fokus pada riset dan teknologi pemisahan serta pemurnian LTJ. Kepala BIM, Brian Yuliarto, menegaskan bahwa langkah ini adalah pembuktian. "Kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indo...

Jalan Menuju Jaringan Listrik Ramah Lingkungan: Integrasi Energi Terbarukan sebagai Pilar Transisi Energi Indonesia

Tulisan ini mengulas perjalanan panjang dan pentingnya integrasi energi terbarukan dalam jaringan listrik nasional sebagai upaya mewujudkan sistem kelistrikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Energi terbarukan, yang meliputi sumber seperti matahari, angin, air, panas bumi, biomassa, dan gelombang laut, telah dikenal sejak zaman prasejarah dan terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Sejarah panjang penemuan listrik dan energi terbarukan, mulai dari pengamatan listrik statis oleh Thales hingga penemuan efek fotovoltaik oleh Edmond Becquerel, menjadi fondasi bagi pengembangan pembangkit listrik modern yang semakin mengandalkan sumber energi bersih. Perkembangan jaringan listrik yang menghubungkan pembangkit dengan konsumen juga mengalami evolusi signifikan, dari pembangkit lokal menuju jaringan terinterkoneksi yang mampu mendistribusikan listrik secara luas dan efisien. Integrasi energi terbarukan ke dalam jaringan listrik ini menjadi kunci dalam mengurangi ketergantungan pad...

Kesukaran Akses Listrik di Indonesia: Antara Rasio Tinggi dan Pemanfaatan yang Belum Maksimal

  Tulisan “Kesukaran Akses Listrik Bangsa” mengangkat isu penting mengenai kondisi akses listrik di Indonesia yang meskipun secara kuantitatif telah mencapai rasio yang sangat tinggi, yakni 99,92% desa sudah berlistrik, namun kenyataannya pemanfaatan listrik oleh masyarakat belum optimal. Penulis menyoroti fakta bahwa peningkatan konsumsi listrik yang signifikan seiring pertumbuhan penduduk belum tentu diikuti dengan peningkatan produktivitas masyarakat. Hal ini membuka pertanyaan besar tentang efektivitas pemanfaatan listrik dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Kritik utama terhadap tulisan ini adalah kurangnya pembahasan mendalam mengenai faktor-faktor penyebab rendahnya pemanfaatan listrik, seperti keterbatasan edukasi energi, infrastruktur pendukung yang belum merata, dan kendala ekonomi masyarakat. Selain itu, tulisan belum menguraikan secara rinci solusi konkret yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pemanfaatan lis...