Perang AS-Israel vs Iran: Antara Dukacita Diplomasi dan Hantaman Krisis, Pemerintah Indonesia Harus Berbuat Apa?

Langit Teheran memerah, rudal menghujani fasilitas nuklir, dan Timur Tengah kembali bergolak. Pagi itu, Sabtu (28/2/2026), dunia dikejutkan oleh serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel yang menargetkan sejumlah lokasi strategis di jantung Republik Islam Iran . Presiden AS Donald Trump menyebut operasi militer "masif" ini sebagai langkah untuk melumpuhkan infrastruktur nuklir Iran, sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan tegas menyatakan negaranya berada di garis depan kampanye tersebut .

Serangan ini bukanlah peristiwa yang tiba-tiba. Ia adalah puncak dari kebuntuan perundingan nuklir tingkat tinggi di Jenewa, Swiss, yang gagal hanya sehari sebelumnya . Ketika asap masih membumbung di langit Teheran, satu pertanyaan besar menggantung di udara: di tengah pusaran konflik global ini, apa yang harus dilakukan Indonesia?

Jawabannya tidak tunggal. Sebagai negara dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, sebagai tuan rumah bagi komunitas Muslim terbesar di dunia, dan sebagai negara berkembang yang ekonominya rentan terhadap guncangan eksternal, Indonesia berdiri di persimpangan jalan yang rumit. Pemerintah harus bergerak di tiga medan perang sekaligus: diplomasi, ekonomi, dan perlindungan warga negara.

Diplomasi: Dari Penyesalan Menuju Mediasi Nyata

Langkah pertama yang diambil pemerintah patut diapresiasi. Kementerian Luar Negeri RI dengan cepat merilis pernyataan yang tidak hanya menyesalkan gagalnya perundingan Jenewa, tetapi juga menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog . "Indonesia sangat menyesalkan gagalnya perundingan antara AS dan Iran, yang telah berdampak pada eskalasi militer di kawasan Timur Tengah," tulis Kemlu RI dalam akun resminya .

Namun, pernyataan resmi hanyalah permulaan. Lebih dari itu, pemerintah mengambil langkah berani dan konkret. Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan banyak pihak, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya untuk terbang langsung ke Teheran. "Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi," demikian bunyi pernyataan resmi Kemlu .

Langkah ini bukan tanpa preseden. Pada pertengahan 2022, Presiden Joko Widodo juga melakukan perjalanan diplomasi serba cepat ke Moskow dan Kyiv, beberapa bulan setelah perang Rusia-Ukraina mencapai babak baru . Inisiatif seperti ini menegaskan kembali komitmen Indonesia sebagai kekuatan tengah yang menjembatani perbedaan, bukan justru memperuncing konflik.

Namun, tantangan diplomasi kali ini lebih kompleks. Indonesia tidak hanya berhadapan dengan Iran, tetapi juga dengan AS dan Israel—negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Jakarta. Pemerintah harus bergerak lincah, memanfaatkan jalur multilateral dan jaringan diplomatik yang ada.

Sementara itu, tekanan dari berbagai pihak mulai mengemuka. Kedutaan Besar Iran di Jakarta secara terbuka mengajak Indonesia untuk secara tegas mengutuk agresi AS-Israel. "Kami berharap Pemerintah dan rakyat Indonesia, para tokoh politik, organisasi keagamaan dan Islam, kalangan akademisi, serta insan media secara tegas dan terbuka mengecam dimulainya perang dan agresi terhadap wilayah Republik Islam Iran," demikian pernyataan Kedubes Iran . Desakan ini menempatkan pemerintah dalam posisi yang tidak mudah: antara menjaga hubungan baik dengan Iran dan tetap memegang prinsip ketidakberpihakan dalam konflik.

Langkah diplomasi Indonesia juga harus terintegrasi dengan upaya kemanusiaan yang lebih luas. Hanya beberapa hari sebelum serangan, Presiden Prabowo berada di Amman, bertemu Raja Abdullah II dari Yordania untuk membahas penguatan koordinasi dalam merespons krisis kemanusiaan di Palestina . "Kami ingin memperkuat dan meningkatkan kerja sama ini," kata Prabowo kala itu . Kini, koordinasi dengan Yordania dan negara-negara tetangga lainnya menjadi semakin krusial, mengingat potensi meluasnya dampak konflik.

Ekonomi: Menjaga Stabilitas di Tengah Badai Global

Jika diplomasi adalah garda terdepan, sektor ekonomi adalah benteng pertahanan yang paling mungkin terkena dampak langsung. Para ekonom memperingatkan bahwa dampak konflik Israel–Iran terhadap Indonesia tidak akan datang melalui jalur perdagangan langsung, melainkan melalui kanal energi dan keuangan .

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman, memberikan analisis yang jernih. "Secara angka perdagangan, perdagangan langsung Indonesia–Iran hanya sekitar 200 juta dollar AS per tahun, sangat kecil untuk ukuran ekonomi Indonesia. Jadi konflik tidak akan menjatuhkan ekspor Indonesia. Yang berbahaya bukan trade channel, tetapi oil channel," ujarnya .

Posisi Iran sebagai produsen OPEC dan letaknya yang strategis di Selat Hormuz membuat setiap ketegangan langsung meningkatkan premi risiko harga minyak dunia. Bagi Indonesia yang masih menjadi net importir migas, kenaikan harga minyak berarti peningkatan biaya impor energi, yang pada gilirannya akan memperbesar kebutuhan kompensasi dan subsidi energi .

"Artinya tekanan pertama bukan pada ketersediaan energi, melainkan pada APBN," tegas Rizal . Ini adalah peringatan serius. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah direncanakan dengan asumsi makro tertentu bisa jebol jika harga minyak melonjak tak terkendali. Kekhawatiran ini sejalan dengan apa yang disampaikan Ketua DPR Puan Maharani sejak pertengahan 2025. Saat pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) untuk APBN 2026, ia menekankan pentingnya mengantisipasi berkepanjangannya konflik di Timur Tengah. "Pemerintah harus segera memitigasi perkembangan ini tentu saja yang terkait kurs rupiah, subsidi BBM, dan hal-hal lain terkait situasi global," kata Puan .

Dari sisi moneter, lonjakan harga minyak berisiko memicu imported inflation melalui kenaikan harga BBM, transportasi, dan logistik pangan. Dalam situasi seperti ini, Bank Indonesia cenderung akan memprioritaskan stabilitas nilai tukar. Pengamat ekonomi Ibrahim Assuaibi memperkirakan nilai tukar rupiah berpotensi terdepresiasi menuju Rp 17.000 per dollar AS apabila ketegangan terus meningkat .

"Dalam situasi risk-off, arus modal asing cenderung keluar dari pasar negara berkembang dan beralih ke aset yang dianggap lebih aman," jelas Ibrahim . Akibatnya, ruang penurunan suku bunga domestik menjadi terbatas, transmisi ke sektor riil terhambat, dan berpotensi terjadi perlambatan kredit dan investasi.

Harga emas, sebagai aset lindung nilai (safe haven), justru melonjak. Pada Sabtu pagi, harga emas dunia ditutup di level 5.280 dollar AS per troy ons, sementara harga emas batangan di dalam negeri mencapai Rp 3.085.000 per gram. Bahkan, jika eskalasi berlanjut, emas global bisa mencapai 5.500 dollar AS dan logam mulia di dalam negeri tembus Rp 3.400.000 per gram .

Pemerintah harus menyiapkan serangkaian kebijakan antisipatif. Di sisi fiskal, perlu ada skenario darurat untuk penyesuaian subsidi energi dan kompensasi. Di sisi moneter, koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah harus semakin erat untuk menjaga kepercayaan pasar. Dan yang tidak kalah penting, pemerintah harus terus memantau rantai pasok pangan dan energi domestik agar tidak terganggu oleh gejolak harga global.

Perlindungan WNI: Memastikan Keselamatan di Zona Konflik

Di tengah hiruk-pikuk diplomasi dan kekhawatiran ekonomi, ada prioritas mendasar yang tidak boleh dilupakan: keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di kawasan konflik.

Pemerintah, melalui Kementerian Luar Negeri, telah mengeluarkan imbauan resmi. "WNI di wilayah terdampak diimbau tetap tenang, waspada, mengikuti arahan otoritas setempat, dan menjaga komunikasi dengan Perwakilan RI terdekat," demikian pernyataan resmi Kemlu .

Hingga pertengahan 2025, tercatat sekitar 386 WNI yang tinggal di Iran, mayoritas dari mereka adalah mahasiswa yang menetap di wilayah Qom dan Isfahan . Mereka adalah para penuntut ilmu yang kini harus menjalani hari-hari di tengah ketidakpastian keamanan. Pemerintah harus memastikan jalur komunikasi dengan mereka tetap terbuka, dan rencana kontingensi—termasuk berbagai opsi jalur evakuasi jika diperlukan—telah disiapkan secara matang .

Selain itu, pemerintah juga perlu memantau situasi WNI di negara-negara tetangga yang berpotensi terdampak eskalasi konflik, seperti Irak, Suriah, dan Lebanon. Koordinasi dengan KBRI di masing-masing negara harus ditingkatkan.

Menimbang Langkah ke Depan

Perang AS-Israel vs Iran adalah ujian berat bagi politik luar negeri dan ketahanan ekonomi Indonesia. Tidak ada resep instan untuk menghadapinya. Namun, dari serangkaian respons awal pemerintah, terlihat sebuah pola: keseimbangan.

Diplomasi Indonesia berusaha seimbang antara menyesalkan kegagalan perundingan (tanpa menyalahkan satu pihak) dan menawarkan mediasi nyata. Respons ekonomi harus seimbang antara menjaga stabilitas makro dan melindungi daya beli masyarakat. Dan perlindungan WNI harus seimbang antara imbauan kewaspadaan dan kesiapan tindakan darurat.

Yang terpenting, pemerintah tidak boleh bekerja sendiri. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga—Kemlu, Kemenkeu, BI, BNPB, dan lainnya—harus berjalan mulus. Dukungan dari DPR juga krusial, terutama dalam hal pembahasan anggaran dan pengawasan kebijakan.

Seperti diingatkan oleh para ekonom, konflik ini bukanlah trade shock, melainkan energy and financial shock . Dampaknya akan terasa melalui fluktuasi harga, tekanan nilai tukar, dan gejolak pasar keuangan. Pemerintah harus siap dengan skenario terburuk sambil terus berupaya mencapai yang terbaik melalui jalur diplomasi.

Di tengah kobaran api di Timur Tengah, Indonesia dituntut untuk tetap menjadi mercusuar kestabilan dan suara perdamaian. Bukan tugas yang mudah, tetapi itulah harga yang harus dibayar untuk menjadi bagian dari komunitas global. Dari setiap tetes darah yang jatuh di Teheran, dari setiap fluktuasi rupiah di pasar uang, dan dari setiap detak jantung WNI yang cemas di Qom, pemerintah harus belajar dan bergerak cepat. Karena dalam krisis seperti ini, kelambanan bukan sekadar kesalahan—ia adalah pengkhianatan terhadap amanat rakyat.