Deru kendaraan berat yang melintasi ruas Trans Sulawesi setiap hari seolah berbisik tentang peluang yang belum sepenuhnya terjamah. Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), yang selama ini hanya dipersepsikan sebagai "jalur lintasan" antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, sejatinya berdiri di atas potensi ekonomi yang menggeliat setiap detiknya. Ribuan truk logistik, bus antarkota, dan kendaraan pribadi melintas, menghabiskan bahan bakar, namun kerap hanya menyisakan debu di jalan.
Di sinilah letak ironi sekaligus peluang. Jika dikelola secara terstruktur dan berorientasi jangka panjang, sektor bahan bakar minyak (BBM) dapat menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bukan hanya melalui Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), tetapi juga dari efek berganda ekonomi yang tercipta dari aktivitas distribusi dan jasa pendukung di sepanjang jalur transportasi. Pertanyaannya, mampukah Sulbar beranjak dari sekadar "lorong" menjadi "simpul energi" yang disinggahi?
Memperkuat Fondasi Distribusi: Depo BBM sebagai Simpul Strategis
Kunci utama optimalisasi sektor BBM terletak pada kepastian pasokan dan keandalan distribusi. Jalur lintas provinsi menuntut ketersediaan stok yang stabil. Ketika antrean panjang mengular atau kelangkaan terjadi di SPBU, bukan hanya kelancaran logistik yang terganggu, tetapi potensi pendapatan daerah pun ikut menguap begitu saja.
Dalam konteks ini, rencana pembangunan depo BBM yang difasilitasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulbar menjadi langkah strategis yang patut diapresiasi. Depo BBM bukan sekadar gudang penyimpanan. Ia adalah simpul distribusi yang menentukan efisiensi suplai. Dengan depo berkapasitas memadai di titik-titik strategis—khususnya di jalur poros dan wilayah perbatasan seperti Polewali Mandar dan Pasangkayu—Sulbar dapat bertransformasi menjadi pusat pelayanan energi regional.
Kepala Dinas ESDM Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa program ini selaras dengan visi Gubernur Suhardi Duka yang menekankan penguatan akses energi berkeadilan. Artinya, pembangunan infrastruktur BBM tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga menjamin ketersediaan dan stabilitas harga bagi masyarakat luas.
Revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang saat ini tengah digodok menjadi momentum krusial. Penyesuaian regulasi akan membuka ruang investasi yang lebih adaptif, sekaligus memastikan tata kelola distribusi yang transparan dan akuntabel. Regulasi yang kuat akan menjadi fondasi bagi investasi jangka panjang di sektor ini.
Efek Berganda: Restoran, Hotel, Toilet Bersih, dan Hidupnya Kembali Kuliner Lokal
Peningkatan penjualan BBM di jalur lintas provinsi tidak berdiri sendiri. Aktivitas ini memiliki keterkaitan erat dengan sektor jasa seperti restoran, hotel, bengkel, dan perdagangan kecil. Bayangkan skenario ideal: sebuah SPBU yang dirancang sebagai kawasan terpadu—dilengkapi fasilitas istirahat yang nyaman, kuliner khas daerah, layanan kendaraan, dan yang tak kalah penting, kebersihan toilet serta ketersediaan air bersih yang memadai.
Konsep inilah yang diusung program Pertamina PASTI PAS (Pasti Pelayanan Prima SPBU). Seluruh SPBU di Sulbar didorong untuk memenuhi standar ini, sehingga tidak hanya menjadi tempat mengisi bahan bakar, tetapi juga ruang istirahat yang manusiawi bagi para sopir truk dan penumpang bus yang menempuh perjalanan panjang.
Namun, pengembangan SPBU terpadu ini tidak boleh berjalan sendiri. Ia harus terintegrasi dengan potensi kuliner lokal yang selama ini mulai meredup. Ambil contoh kawasan kuliner Somba di Kabupaten Majene. Dulu, tempat ini sempat menjadi primadona persinggahan para pelintas yang ingin menikmati hidangan khas Sulbar seperti jepa, dange, atau ayam bakar khas Mandar. Kini, Somba dan beberapa titik kuliner lainnya di sepanjang jalur poros seperti di wilayah Mamuju dan Polewali Mandar, mulai sepi pengunjung. Para sopir truk dan pelintas lebih memilih berhenti di warung cepat saji atau bahkan melewatinya begitu saja karena kurangnya promosi, fasilitas yang tak terawat, atau akses yang tidak ramah kendaraan berat.
Padahal, jika dikelola dengan serius, pusat-pusat kuliner ini bisa menjadi "magnit" baru yang menyedot para pelintas untuk berhenti lebih lama. Pemerintah daerah dapat menghidupkan kembali kawasan Somba dan sentra kuliner lainnya dengan memperbaiki infrastruktur dasar—toilet bersih, area parkir luas untuk truk, tempat ibadah yang nyaman, serta jaringan listrik dan air bersih yang memadai—sambil memfasilitasi pelaku UMKM dengan pelatihan manajemen usaha, digital marketing, dan standar kebersihan pangan.
Ketika seorang sopir truk memutuskan berhenti lebih lama di sebuah SPBU terpadu yang terintegrasi dengan pusat kuliner seperti Somba, ia tidak hanya membeli BBM. Ia akan membeli makanan di warung lokal, mungkin menginap di losmen sederhana, atau menggunakan jasa bengkel untuk memeriksa kendaraannya. Setiap rupiah yang dibelanjakan adalah oksigen bagi ekonomi UMKM lokal. Inilah yang disebut multiplier effect—setiap liter BBM yang terjual turut menggerakkan roda ekonomi masyarakat, sekaligus melestarikan kekayaan kuliner khas Sulbar.
Menjemput Pelintas Menjadi Wisatawan: Mengembangkan Destinasi di Enam Kabupaten
Lebih dari sekadar tempat singgah untuk mengisi perut dan tangki, Sulbar sejatinya menyimpan pesona yang layak dijelajahi. Jika para pelintas dapat dibujuk untuk berhenti lebih lama—bukan hanya sekadar transit—maka dampak ekonominya akan berlipat ganda. Mereka tidak lagi sekadar "pelintas", tetapi berpotensi menjadi wisatawan.
Di sinilah letak peluang besar yang selama ini terlewatkan. Enam kabupaten di Sulbar masing-masing memiliki destinasi wisata yang unik, namun pengembangannya masih berjalan di tempat. Pemerintah daerah perlu bergerak lebih cepat dan terpadu untuk mengembangkan destinasi-destinasi ini, sekaligus menghubungkannya dengan jalur poros transportasi yang setiap hari dilalui ribuan kendaraan.
Di Kabupaten Polewali Mandar, Kecamatan Binuang menyimpan potensi ekowisata yang menarik, dengan hamparan persawahan hijau dan kehidupan desa yang autentik. Namun, akses jalan dan fasilitas pendukung masih terbatas. Jika infrastruktur dasar diperbaiki, Binuang bisa menjadi tujuan wisata edukasi pertanian yang menarik bagi keluarga yang melintas.
Kabupaten Majene tidak hanya terkenal dengan Somba-nya, tetapi juga memiliki garis pantai yang indah seperti Pantai Dato dan Pantai Barane. Sayangnya, pengelolaan kawasan pantai masih minim, dengan fasilitas kebersihan yang kurang memadai. Padahal, pantai-pantai ini bisa menjadi tempat persinggahan yang menyegarkan bagi para pelintas yang lelah setelah berjam-jam mengemudi.
Kabupaten Mamuju, sebagai ibu kota provinsi, memiliki Pantai Manakarra yang ikonik dengan sunset-nya yang terkenal. Kawasan ini sebenarnya sudah cukup ramai, tetapi belum terintegrasi secara optimal dengan sektor jasa pendukung seperti kuliner malam, penginapan budget, dan pusat oleh-oleh. Pengembangan kawasan ini akan memperpanjang durasi kunjungan wisatawan.
Kabupaten Mamasa adalah permata tersembunyi di Sulbar. Dengan budaya Toraja Mamasa yang khas, arsitektur rumah adat, dan udara pegunungan yang sejuk, Mamasa berpotensi menjadi destinasi wisata budaya unggulan. Namun, akses jalan menuju Mamasa yang berkelok dan memakan waktu seringkali membuat wisatawan berpikir dua kali. Jika jalur ini dipromosikan sebagai bagian dari paket wisata petualangan yang terintegrasi dengan jalur poros, minat wisatawan pasti akan meningkat.
Kabupaten Mamuju Tengah memiliki potensi wisata alam seperti air terjun dan perbukitan yang masih perawan. Sayangnya, destinasi-destinasi ini belum terdokumentasi dengan baik dan minim promosi. Padahal, dengan tren wisata alam pascapandemi, Mamuju Tengah bisa menarik minat para petualang muda.
Kabupaten Pasangkayu, yang berbatasan langsung dengan Sulawesi Tengah, memiliki potensi wisata bahari dan hutan mangrove. Sebagai pintu gerbang utara Sulbar, Pasangkayu perlu menyiapkan diri dengan fasilitas persinggahan yang memadai, termasuk penginapan dan restoran, agar para pelintas dari Sulteng tertarik untuk berhenti dan menjelajah.
Mengembangkan destinasi-destinasi ini tidak harus selalu dengan anggaran besar. Langkah awal yang bisa dilakukan adalah: pertama, pemetaan dan dokumentasi potensi wisata di setiap kabupaten. Kedua, perbaikan akses jalan dan rambu petunjuk menuju destinasi. Ketiga, pelatihan masyarakat lokal sebagai pemandu wisata dan pengelola homestay. Keempat, promosi terpadu melalui media sosial dan event-event tahunan.
Ketika seorang sopir truk atau pelintas bus memutuskan untuk menghabiskan satu malam di Mamasa untuk menikmati budaya lokal, atau singgah sejenak di Pantai Manakarra untuk menikmati sunset, maka saat itu pula sektor pariwisata berkontribusi pada PAD—melalui pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi tempat wisata. Inilah sinergi yang selama ini ditunggu: antara sektor energi (BBM) yang menjadi penggerak kendaraan, dan sektor pariwisata yang menjadi tujuan akhir.
Strategi Tata Kelola: Data, Pengawasan, dan Inovasi
Optimalisasi PAD dari sektor BBM dan pariwisata memerlukan pendekatan yang komprehensif. Tidak cukup hanya membangun infrastruktur fisik. Dibutuhkan basis data yang akurat mengenai volume kendaraan lintas provinsi, konsumsi BBM harian, serta pola kunjungan wisatawan. Kolaborasi riset antara Dinas ESDM, Dinas Pariwisata, dan Bapperida dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang berbasis evidensi, bukan sekadar perkiraan.
Penguatan pengawasan juga menjadi bagian krusial. Praktik penyimpangan penyaluran BBM subsidi—seperti pengalihan kuota ke industri atau penimbunan—harus dicegah secara ketat. Penegakan regulasi terhadap pelaku usaha, termasuk memastikan setiap fasilitas BBM memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO), akan menciptakan iklim usaha yang sehat dan terpercaya.
Di sinilah Sulbar dapat belajar dari inovasi daerah lain. Pertama, model penjadwalan pengisian BBM ala Jayapura. Di ibu kota Provinsi Papua ini, antrean panjang berhasil diurai dengan menerapkan jadwal pengisian berdasarkan jenis kendaraan: jam khusus truk, jam khusus angkutan umum, dan jam khusus kendaraan pribadi. Sulbar dapat mengadopsi model ini di SPBU-SPBU yang berada di jalur utama untuk menghindari kemacetan dan antrean, terutama saat musim mudik atau panen raya.
Kedua, optimalisasi distribusi logistik seperti di Sumatera Selatan. Pertamina Patra Niaga di Sumsel mengoptimalkan penggunaan Rail Tank Wagon (RTW) atau gerbong ketel kereta api untuk mendistribusikan BBM. Meskipun Sulbar belum memiliki jaringan kereta api, prinsip efisiensi distribusi ini bisa diterapkan melalui optimalisasi jalur laut atau peningkatan kapasitas mobil tangki untuk rute-rute sulit ke pedalaman, termasuk menuju destinasi wisata seperti Mamasa.
Ketiga, pembentukan BUMD energi seperti yang dilakukan Kabupaten Kutai Timur. Inilah model yang paling relevan untuk meningkatkan PAD secara signifikan. Kutai Timur (Kutim) tengah menyiapkan pendirian Perseroda (BUMD) di sektor migas, terinspirasi keberhasilan PT Migas Mandiri Pratama milik Pemprov Kaltim yang pada tahun 2024 menyumbang PAD sebesar Rp625 miliar.
Asisten Administrasi Umum Sekretaris Kabupaten Kutim, Sudirman Latief, menyebut kehadiran BUMD energi tidak hanya menambah PAD melalui dividen, tetapi juga membuka lapangan kerja, menumbuhkan industri penunjang (seperti katering untuk karyawan migas, transportasi, konstruksi), serta memungkinkan transfer teknologi dari mitra investor.
Sulbar, dengan potensi sawit yang melimpah dan posisi strategisnya, sangat layak mempertimbangkan pembentukan BUMD energi. Entitas ini dapat berperan dalam pengelolaan depo BBM, kemitraan distribusi dengan Pertamina, atau bahkan pengembangan biofuel berbasis sawit yang potensial dikembangkan di wilayah ini. Keuntungan yang dihasilkan akan kembali ke kas daerah dan dialokasikan untuk pembiayaan sektor pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur publik—termasuk revitalisasi kawasan kuliner seperti Somba di Majene dan pengembangan destinasi wisata di enam kabupaten.
Dari Lorong Menjadi Simpul Energi, Kuliner, dan Wisata
Dengan posisi geografis yang strategis di antara dua provinsi besar, dukungan kebijakan yang mulai terarah, serta peluang investasi yang terbuka lebar, Sulbar memiliki seluruh prasyarat untuk mengoptimalkan sektor BBM sebagai sumber PAD yang berkelanjutan.
Namun, transformasi ini tidak akan lengkap tanpa menghidupkan kembali denyut nadi ekonomi kerakyatan di sepanjang jalur lintasan. Revitalisasi pusat kuliner seperti Somba di Majene, pengembangan sentra UMKM, serta pembukaan dan promosi destinasi wisata di enam kabupaten harus menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi besar ini. SPBU terpadu, kawasan kuliner, dan destinasi wisata yang saling terintegrasi akan menciptakan ekosistem ekonomi yang utuh: BBM menggerakkan kendaraan, kendaraan berhenti di SPBU dan kawasan kuliner, sopir dan penumpang beristirahat sambil menikmati kuliner lokal, lalu memutuskan untuk memperpanjang perjalanan guna menikmati keindahan alam Sulbar. Uang pun berputar di masyarakat, dari sektor energi, kuliner, hingga pariwisata.
Transformasi ini membutuhkan sinergi yang erat antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, DPRD, pelaku usaha (termasuk Pertamina), pegiat pariwisata, dan masyarakat. Tidak ada lagi ruang untuk bekerja sendiri-sendiri. Sulbar tidak lagi cukup berperan sebagai "lorong" yang sekadar dilewati kendaraan dari Sulteng menuju Sulsel, atau sebaliknya.
Sudah saatnya provinsi ini menjadi simpul energi yang disinggahi, simpul kuliner yang dicari, dan simpul wisata yang dijelajahi. Tempat distribusi BBM terkonsolidasi, tempat kuliner khas kembali berjaya, dan destinasi alam terbuka lebar menyambut para pelintas yang berubah menjadi wisatawan. Jika strategi ini terwujud, maka dari setiap tetes BBM yang mengalir di SPBU-SPBU Sulawesi Barat, dari setiap piring kuliner khas yang disantap para pelintas, dan dari setiap tiket masuk destinasi wisata yang terjual, akan mengalir pula kesejahteraan bagi masyarakat Bumi Para Diak. Energi, kuliner, dan pariwisata tidak lagi sekadar komoditas, tetapi menjadi instrumen pembangunan daerah yang nyata, adil, dan berkelanjutan.
Komentar
Posting Komentar