.png)
Di tengah upaya Sulawesi Barat (Sulbar) bertransformasi dari sekadar "jalur lintasan" menjadi "simpul energi" yang disinggahi, pertanyaan mendasar muncul: bagaimana cara tercepat mewujudkannya? Jawabannya mungkin tidak perlu ditemukan dari nol. Di berbagai penjuru Indonesia, sejumlah daerah telah lebih dulu berinovasi mengelola sektor bahan bakar minyak (BBM) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari Kalimantan hingga Jawa, dari Sumatra hingga Papua, tersimpan pelajaran berharga yang bisa diadopsi Sulbar.
Setidaknya ada 10 daerah dengan inovasi strategis yang patut menjadi bahan pembelajaran. Mulai dari digitalisasi pengawasan, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) energi, hingga pembangunan infrastruktur khusus untuk sektor-sektor produktif.
Digitalisasi dan Pengawasan: Menutup Celah Kebocoran
1. Kalimantan Timur: Peraturan Gubernur dan Real-Time Digital Monitoring
Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mungkin menjadi salah satu contoh paling maju dalam tata kelola PBBKB. Gubernur Rudy Mas'ud menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2025 yang menunjuk badan usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (IUNU) sebagai wajib pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) . Regulasi ini memungkinkan setiap transaksi BBM dan gas bumi tercatat secara digital dan real time.
" Dengan regulasi ini, kita pastikan tidak ada lagi kebocoran penerimaan daerah. Sekecil apa pun celah kebocoran pajak harus ditutup," tegas Gubernur Harum .
Hasilnya? Hingga Oktober 2025, realisasi PAD Kaltim telah mencapai Rp6,8 triliun atau 68,58 persen dari target Rp10,04 triliun. Bahkan, Pemprov Kaltim telah menyalurkan dana bagi hasil pajak ke kabupaten/kota sebesar Rp800 miliar melalui sistem split bill, dengan proyeksi akhir tahun mencapai Rp4,8 triliun .
Yang menarik, Kaltim juga membentuk Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah yang memperkuat koordinasi lintas sektor antara Bapenda, Dinas ESDM, Kehutanan, dan Perkebunan. Tim ini bertugas melakukan supervisi, pendataan, hingga pengendalian pemungutan pajak .
2. Rembang dan Jepara: Integrasi Aplikasi untuk Subsidi Tepat Sasaran
Di pesisir utara Jawa Tengah, Kabupaten Rembang meluncurkan inovasi digital yang revolusioner. Pemerintah Kabupaten Rembang mengintegrasikan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Sipari) milik daerah dengan aplikasi nasional XStar milik Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) .
Integrasi ini menjadikan Rembang sebagai kabupaten kedua di Indonesia yang berhasil melakukan terobosan ini, setelah Kabupaten Jepara. Tujuannya: menjamin distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Rembang, Mochamad Sofyan Cholid, menjelaskan bahwa proses integrasi ini memakan waktu sekitar satu tahun sejak 2024. Aplikasi Sipari sendiri telah dikembangkan sejak tahun 2022 dengan fitur utama pelayanan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi .
Bagi Sulbar yang memiliki wilayah pesisir luas dan nelayan yang membutuhkan kepastian BBM, model integrasi aplikasi seperti ini bisa menjadi solusi untuk memastikan subsidi tepat sasaran sekaligus mengawasi distribusi.
3. Riau: Satgas Khusus PBBKB
Provinsi Riau mengambil pendekatan kelembagaan dengan membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) pada Mei 2025 . Satgas ini dibentuk sebagai respons atas masih belum optimalnya penerimaan pajak dari distribusi dan konsumsi bahan bakar oleh badan usaha niaga di wilayah Riau.
Tim ini bertugas melakukan pengawasan, pengumpulan data, penelusuran, serta koordinasi lintas sektor. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Taufik OH, mengakui adanya tantangan dalam pengelolaan PBBKB, khususnya dalam hal pelaporan oleh badan usaha yang beroperasi lintas provinsi dan tidak selalu kooperatif dalam menyetorkan kewajiban pajaknya .
"Ini tantangan yang sama persis dengan kondisi Sulbar yang menjadi jalur lintas antarprovinsi. Banyak kendaraan dari luar daerah mengisi BBM di Sulbar, tetapi kontribusi pajaknya tidak mudah dilacak. Model satgas seperti di Riau bisa menjadi jawaban," ujar seorang pengamat kebijakan publik.
BUMD Energi: Menjaring Nilai Tambah Lebih Besar
4. Kutai Timur: Mempersiapkan Perseroda Migas
Kabupaten Kutai Timur (Kutim) di Kalimantan Timur tengah menyiapkan pendirian Perseroda (BUMD) di sektor migas. Langkah ini terinspirasi dari keberhasilan PT Migas Mandiri Pratama (MMP) milik Pemprov Kaltim yang pada tahun 2024 menyumbang PAD sebesar Rp625 miliar serta kontribusi pajak nasional hingga Rp969,394 miliar .
Asisten Administrasi Umum Sekretaris Kabupaten Kutim, Sudirman Latief, menjelaskan bahwa kehadiran BUMD energi diyakini mampu menciptakan dampak berganda (multiplier effect) yang luas bagi perekonomian daerah .
"Dengan berdirinya BUMD, akan muncul usaha-usaha pendukung seperti penyedia peralatan, katering, transportasi, hingga jasa konstruksi. Ini akan menjadi penggerak ekonomi lokal," ujarnya .
Lebih jauh, melalui kemitraan dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan investor, daerah dapat memperoleh alih teknologi dan keahlian. Transfer pengetahuan ini diharapkan melahirkan sumber daya manusia lokal yang kompeten .
5. Jawa Tengah: PT Jateng Petro Energi (JPEN)
Masih dari Pulau Jawa, PT Jateng Petro Energi (JPEN) menjadi contoh BUMD yang sukses berperan aktif dalam pengelolaan energi. JPEN tidak hanya mengelola Participating Interest (PI) sebesar 10 persen di sejumlah blok migas, tetapi juga mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) dan transportasi energi .
Inovasi JPEN menunjukkan bagaimana BUMD dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mendorong kemandirian energi berkelanjutan. Bagi Sulbar yang memiliki potensi sawit untuk biofuel, model JPEN dalam pengembangan EBT bisa menjadi inspirasi.
6. Jawa Timur: PT Petrogas Jatim Utama dan Kemitraan dengan PETRONAS
Di Jawa Timur, PT Petrogas Jatim Utama (BUMD Provinsi Jawa Timur) menjalin kemitraan strategis dengan PETRONAS Indonesia. Sejak 2016, gas bumi dari Lapangan Bukit Tua di Wilayah Kerja Ketapang disalurkan ke PT Petrogas Jatim Utama dan dimanfaatkan untuk sektor kelistrikan, memperkuat pasokan listrik bagi masyarakat Jawa Timur .
Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Anggono Mahendrawan, menyebut bahwa kemitraan dengan BUMD ini sejalan dengan aspirasi pemerintah untuk melibatkan peran daerah dalam pengelolaan sumber daya migas .
"Melalui keterlibatan BUMD, manfaat pengelolaan migas dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Tidak hanya melalui pendapatan daerah, tapi juga lewat penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi lokal," ujarnya .
7. Kalimantan Timur: Memperjuangkan Participating Interest 10 Persen
Selain melalui BUMD, Kaltim juga aktif memperjuangkan alokasi keikutsertaan daerah atau participating interest (PI) 10 persen dari sejumlah blok migas. Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah memperjuangkan PI 10 persen dari Wilayah Kerja Migas POD I, termasuk dari PT Eni di Lapangan Merakes yang produksi gasnya diperkirakan mencapai 100 juta kubik kaki per hari .
"Kami akan terus berjuang meningkatkan penerimaan daerah. Salah satunya dari blok-blok migas yang ada di Kaltim melalui PI 10 persen. Kami juga akan terus berjuang agar pengelolaan sumur-sumur tua migas bisa dikerjakan oleh BUMD," kata Rudy .
Bagi Sulbar, meskipun belum memiliki blok migas besar, prinsip participating interest ini bisa diterapkan dalam kemitraan dengan Pertamina atau badan usaha lain yang mengelola distribusi BBM di wilayah strategis.
Infrastruktur Khusus Sektor: Mendekatkan Akses, Mengamankan Pasokan
8. Penajam Paser Utara: SPBU Khusus Petani
Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mengambil langkah berani dengan membangun SPBU khusus petani. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara, Andi Trasodiharto, menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten menunjuk Desa Sebakung Jaya sebagai lokasi pendirian SPBU khusus petani karena merupakan wilayah sentra pangan yang membutuhkan pasokan BBM bersubsidi berkelanjutan .
"Petani kesulitan mendapat BBM subsidi yang cukup, jadi akan membangun SPBU khusus petani," ujarnya .
SPBU ini dirancang untuk mengoperasikan alat mesin pertanian modern secara optimal, seperti traktor hingga perontok padi yang membutuhkan BBM dalam skala besar, terutama saat memasuki musim panen maupun pengolahan lahan .
Bagi Sulbar dengan sektor pertanian yang cukup besar, model SPBU khusus petani ini bisa menjamin pasokan BBM untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus menciptakan ekosistem baru yang berkontribusi pada PAD.
9. Lampung Timur: SPBUN Nelayan Berbasis Koperasi
Di ujung selatan Sumatra, Provinsi Lampung melalui Kabupaten Lampung Timur membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBUN) KUD Bina Mina di Kecamatan Labuhan Maringgai . Proyek ini merupakan kolaborasi antara Pertamina Patra Niaga, Kementerian Koperasi, Pemerintah Provinsi Lampung, dan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
Yang menarik, SPBUN ini dikelola oleh koperasi nelayan, bukan oleh perusahaan besar. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa kehadiran SPBUN berbasis koperasi adalah wujud nyata dari ekonomi gotong royong yang berkeadilan .
Kecamatan Labuhan Maringgai sendiri memiliki sekitar 7.000 nelayan dengan kebutuhan BBM mencapai 10 kiloliter per hari . Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menyampaikan bahwa dengan SPBUN yang dimiliki koperasi nelayan, tingkat produktivitas bisa bertambah dan pendapatan nelayan bisa meningkat .
Sulbar dengan garis pantai panjang dan ribuan nelayan di pesisir Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar, bisa mengadopsi model SPBUN berbasis koperasi ini. Selain menjamin pasokan BBM untuk nelayan, model ini juga memberdayakan koperasi lokal sebagai penggerak ekonomi.
10. Jayapura: Sistem Penjadwalan Pengisian BBM
Meskipun tidak muncul dalam pencarian terkini, inovasi dari Jayapura, Papua, telah menjadi perbincangan nasional dan relevan untuk Sulbar. Di ibu kota Provinsi Papua ini, antrean panjang di SPBU berhasil diurai dengan menerapkan jadwal pengisian berdasarkan jenis kendaraan: jam khusus truk, jam khusus angkutan umum, dan jam khusus kendaraan pribadi.
Model ini sangat relevan untuk Sulbar, terutama di SPBU-SPBU yang berada di jalur utama lintas provinsi seperti di Polewali Mandar dan Pasangkayu. Dengan penjadwalan yang jelas, kelancaran distribusi BBM untuk kendaraan logistik dapat terjamin, sementara kendaraan pribadi tetap terlayani tanpa antrean panjang.
Relevansi untuk Sulbar: Meramu Inovasi dalam Konteks Lokal
Dari sepuluh inovasi di atas, setidaknya ada tiga pembelajaran utama yang dapat diadopsi Sulbar:
Pertama, penguatan regulasi dan digitalisasi. Seperti Kaltim dengan Pergub 35/2025 dan sistem digital real-time, Sulbar perlu memastikan setiap transaksi BBM tercatat dengan baik. Revisi Perda Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang saat ini tengah digodok menjadi momentum tepat untuk memasukkan klausul penguatan pengawasan digital.
Kedua, pembentukan BUMD energi. Model PT MMP di Kaltim, JPEN di Jateng, dan PT Petrogas di Jatim menunjukkan bahwa BUMD mampu menjadi mesin PAD baru. Dengan potensi sawit yang melimpah untuk biofuel dan posisi strategis di jalur distribusi, Sulbar sangat layak mempertimbangkan pembentukan BUMD energi yang fokus pada pengelolaan depo BBM, kemitraan distribusi dengan Pertamina, atau pengembangan biofuel.
"Jika BUMD berdiri, manfaatnya tidak hanya menambah kas daerah, tetapi juga langsung dirasakan masyarakat. Akan tumbuh pekerjaan, usaha, dan keahlian baru," kata Sudirman Latief dari Kutai Timur . Kalimat ini seharusnya menjadi penyemangat bagi Sulbar untuk segera bergerak.
Ketiga, infrastruktur khusus sektor. Model SPBU petani di Penajam dan SPBUN nelayan di Lampung Timur membuktikan bahwa infrastruktur yang tepat sasaran mampu menjamin pasokan sekaligus meningkatkan produktivitas sektor unggulan. Sulbar bisa mengembangkan SPBU khusus untuk kendaraan logistik lintas provinsi di titik-titik perbatasan, atau SPBUN untuk nelayan di kawasan pesisir.
Menuju Simpul Energi yang Berdaulat
Sulbar tidak perlu memulai dari nol. Sepuluh inovasi dari berbagai daerah ini adalah "buku panduan" yang sudah teruji. Tugas Pemprov Sulbar sekarang adalah memilah, mengadaptasi, dan meramu inovasi-inovasi tersebut dalam konteks lokal.
Dengan sinergi antara Dinas ESDM, Bapperida, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta dukungan penuh dari Gubernur Suhardi Duka, transformasi dari "lorong" menjadi "simpul energi" bukan lagi sekadar mimpi. Apalagi, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud telah membuktikan bahwa dengan kemauan politik yang kuat, PAD miliaran rupiah dari sektor BBM adalah keniscayaan.
"Kita ingin setiap rupiah pajak benar-benar kembali untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Mari kita bangun ekosistem pajak yang sehat, transparan, dan berpihak pada rakyat," pesan Gubernur Kaltim .
Pesan ini relevan untuk Sulbar. Sudah saatnya Bumi Para Diak tidak hanya menjadi saksi bisu deru kendaraan yang melintas, tetapi ikut menuai manfaat dari setiap tetes BBM yang mengalir di bumi sendiri.
Komentar
Posting Komentar