Sulawesi Barat, provinsi yang kerap disebut sebagai Bumi Manakarra, tidak hanya dikenal dengan perbukitan hijau dan hasil tambangnya. Di balik garis pantai yang membentang luas, tersimpan kekayaan laut yang luar biasa besar. Pemerintah Provinsi Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga kini menaruh perhatian serius pada sektor kelautan sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi daerah. Konsep ekonomi biru atau blue economy menjadi pend pendekatan yang diusung untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya laut tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat pesisir .
Potensi Besar yang Belum Digarap Maksimal
Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulbar mengungkapkan fakta menakjubkan. Provinsi ini memiliki garis pantai sepanjang lebih dari 700 kilometer dengan luas laut mencapai 19.848,56 kilometer persegi, lebih luas dibandingkan daratan yang hanya 16.916,02 kilometer persegi . Wilayah perairan ini berada di WPPNRI 713 yang dikenal sebagai kawasan strategis dengan potensi perikanan yang melimpah.
Potensi perikanan tangkap diperkirakan mencapai 2,2 juta ton ikan laut per tahun. Namun ironisnya, realisasi tangkapan baru sekitar 64 ribu ton atau kurang dari tiga persen dari total potensi yang ada . Angka ini membuka ruang sangat besar bagi investasi dan pengembangan sektor perikanan tangkap maupun budidaya laut. Komoditas unggulan seperti tuna, tongkol, dan cakalang (TTC) mendominasi hasil tangkapan nelayan Sulbar. Data statistik tahun 2022 mencatat produksi ikan tuna mencapai 4.887 ton, tongkol 10.158 ton, dan cakalang 13.593 ton .
Di sektor budidaya, potensi juga tak kalah menggiurkan. Total produksi budidaya pada tahun 2023 mencapai 101.131 ton . Komoditas seperti rumput laut, ikan kerapu, kakap, dan lobster memiliki nilai ekonomi tinggi dan pasar yang terbuka luas, termasuk hingga ke Balikpapan, Kalimantan Timur . Lobster dan teripang dari perairan Balabalakang bahkan menjadi primadona karena harganya yang tinggi dan ketersediaannya yang melimpah .
Kepala DKP Sulbar, Dr. Suyuti Marzuki, menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kualitas hidup nelayan dan pembudidaya. "Ini termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur," ujarnya .
Ekonomi Biru dan Panca Daya Gubernur
Visi Gubernur Suhardi Duka yang tertuang dalam konsep Panca Daya menjadi landasan utama pengelolaan sektor kelautan di Sulbar. Dalam wawancara khusus dengan TVRI Sulawesi Barat, Kepala Bidang Perikanan Budidaya DKP Sulbar, Roswati Panasa, menjelaskan implementasi kelima daya tersebut di sektor kelautan .
Daya Tumbuh diimplementasikan melalui program pelatihan nelayan dan pemberdayaan kelompok usaha pesisir. Daya Saing didorong lewat penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) untuk meningkatkan mutu produk perikanan. Daya Dukung tercermin dari upaya konservasi kawasan laut dan pengawasan berbasis partisipasi masyarakat. Daya Jaga menguatkan regulasi dan perlindungan hukum bagi nelayan tradisional. Sementara Daya Giat difokuskan untuk memacu investasi berkelanjutan dan teknologi tepat guna bagi pengembangan budidaya dan ekowisata bahari .
Pendekatan ini sejalan dengan konsep ekonomi biru yang mengedepankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Suyuti Marzuki menegaskan bahwa ekonomi biru menjadi tulang punggung arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Sulbar. "Kami ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dari sektor laut tetap selaras dengan kelestarian ekosistem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir," jelasnya .
Menjaga Kedaulatan di Kepulauan Balabalakang
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian serius pemerintah provinsi adalah Kepulauan Balabalakang. Gugusan pulau di sebelah barat Kabupaten Mamuju ini merupakan kawasan terluar Sulbar yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Timur dan berada di jalur ALKI II, jalur perdagangan dan pelayaran internasional yang menghubungkan Australia, Asia Tenggara, Jepang, dan Tiongkok .
Kepulauan Balabalakang terdiri dari 23 pulau, dan 17 di antaranya telah ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan Daerah melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2022 . Kawasan konservasi ini bertujuan melindungi keanekaragaman hayati laut seperti terumbu karang, padang lamun, habitat penyu, dan habitat kima.
Pemerintah Provinsi Sulbar kini tengah mengusulkan pembentukan UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Balabalakang dan Laut Sekitarnya. Tenaga Ahli Gubernur Sulbar, H. Hajrul Malik, menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar pembentukan unit teknis, tetapi bentuk kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan dan keberlanjutan sumber daya laut. "Jika tidak ada struktur resmi yang bertugas, kita bisa kehilangan kendali, apalagi Balabalakang terus menarik perhatian banyak pihak dari luar provinsi," ujarnya .
Investasi dan Program Strategis
Upaya mengelola potensi laut tidak hanya dilakukan melalui kebijakan konservasi, tetapi juga dengan mendorong investasi dan program-program strategis. Berkat lobi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga di tingkat pusat, Sulbar dipastikan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp200 miliar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2026. Dana tersebut akan difokuskan untuk revitalisasi tambak udang vaname dan budidaya komoditas unggulan lainnya .
Di samping itu, DKP Sulbar juga menyiapkan 50 Unit Pembenihan Rakyat (UPR) untuk mendukung pengembangan ikan nila. Unit-unit ini akan tersebar di beberapa kabupaten dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaksana utama. Program mina padi yang mengintegrasikan sektor pertanian dan perikanan juga akan dilaksanakan di Kabupaten Mamuju dan Polewali Mandar sebagai kabupaten percontohan .
Program Desa Merah Putih di kawasan perikanan juga tengah dipersiapkan untuk mendorong desa-desa pesisir menjadi sentra perikanan yang mandiri, inovatif, dan membanggakan .
Menteri Investasi Rosan Roeslani memberikan respons positif atas paparan Gubernur Suhardi Duka mengenai potensi kelautan Sulbar. "Khusus sektor kelautan, ini sangat menjanjikan. Ada investor dari Tiongkok yang sudah menunjukkan minat untuk segera masuk. Angka potensi 2,2 juta ton ikan sangat luar biasa, dan kita harus bantu wujudkan agar masyarakat bisa langsung merasakan manfaatnya," ujarnya .
Tata Kelola Ruang Laut yang Berkelanjutan
Salah satu langkah penting dalam pengelolaan potensi laut adalah kepastian tata kelola ruang laut. DKP Sulbar baru-baru ini menyelenggarakan sosialisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan .
Kegiatan ini membahas proses perizinan seperti Izin Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan Izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPL). Para narasumber menjelaskan pentingnya membedakan hak atas tanah dan laut. Berbeda dengan daratan, laut tidak memiliki hak milik pribadi dan harus dikelola melalui izin serta kebijakan negara agar tidak terjadi konflik pemanfaatan .
Sebagai tindak lanjut, DKP Sulbar bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan menyepakati sejumlah langkah strategis. Pertama, revisi Peraturan Daerah tentang Perencanaan Spasial Laut Sulbar, khususnya terkait zona penangkapan ikan dan pertambangan. Kedua, fasilitasi konsultasi publik dan pertemuan lanjutan dengan pelaku usaha, tokoh masyarakat, dan lembaga terkait. Ketiga, penyusunan panduan teknis izin reklamasi dan pemanfaatan ruang laut. Keempat, kolaborasi lintas instansi dengan Bappeda dan asosiasi pertambangan untuk studi komprehensif potensi ekonomi pesisir .
Iqbal Suhaemi Gultom dari Direktorat Sumber Daya Kelautan KKP menegaskan, "Ruang laut harus dikelola secara ilmiah, berbasis data, dan melibatkan semua pihak agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan dari generasi ke generasi" .
Tantangan yang Masih Dihadapi
Meski potensi dan komitmen besar telah ada, sektor kelautan Sulbar masih menghadapi sejumlah tantangan. Infrastruktur pelabuhan dan rantai dingin (cold chain) yang belum memadai menjadi kendala utama. Fasilitas pelabuhan perikanan di Kabupaten Mamuju Tengah dan Pasangkayu masih dalam proses pembangunan . Provinsi Sulbar juga belum memiliki laboratorium pengujian hasil perikanan yang memadai .
Minimnya akses nelayan kecil terhadap teknologi dan pembiayaan juga menjadi hambatan. Nelayan di Kepulauan Balabalakang masih banyak yang menggunakan perahu kecil tanpa mesin dan alat tangkap sederhana seperti pancing, bubu, atau bahkan peralatan selam tradisional . Mereka menjual hasil tangkapan seperti ikan kerapu hidup, lobster, dan teripang kepada pedagang pengumpul yang bekerja sama dengan perusahaan ikan di Balikpapan .
Dari sisi regulasi, tantangan juga muncul dari lemahnya pengawasan dan masih adanya penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan. Sebuah studi akademis dari Universitas Sulawesi Barat menyebutkan bahwa keterbatasan pengawasan, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, serta rendahnya kesadaran nelayan terhadap pentingnya keberlanjutan masih menjadi hambatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan .
Roswati Panasa juga mengakui bahwa masih banyak nelayan tradisional yang kesulitan mengakses izin, wilayah tangkap, dan pasar. "Harus ada keberpihakan nyata terhadap keadilan sosial di lapangan, terutama menghadapi ekspansi industri perikanan skala besar," tegasnya .
Menatap Masa Depan
Dengan potensi yang luar biasa dan komitmen pemerintah yang kuat, masa depan sektor kelautan Sulbar terlihat cerah. Letak geografis yang strategis di jalur ALKI II dan kedekatan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi nilai tambah tersendiri. Kepulauan Balabalakang bahkan diproyeksikan menjadi halaman depan dan wajah Sulbar di mata dunia .
Kepala DKP Sulbar optimistis bahwa berbagai program strategis dapat berjalan sesuai rencana meskipun masih ada tantangan pendanaan. "Kami terus berkomunikasi intensif dengan kementerian, dan berharap proses ini bisa segera tuntas," ujar Suyuti Marzuki .
Pada akhirnya, pengelolaan potensi laut Sulbar bukan hanya tentang angka-angka produksi atau investasi. Seperti ditekankan dalam berbagai kesempatan, kesejahteraan masyarakat pesisir adalah prioritas yang tak terpisahkan dari visi besar Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat. Melalui optimalisasi sektor kelautan yang selaras dengan konsep ekonomi biru, Sulbar diharapkan mampu menjadi episentrum ekonomi biru kawasan timur Indonesia, sekaligus menjadi teladan dalam pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan .
Komentar
Posting Komentar