Langsung ke konten utama

Bias Narasi Hemat Tagihan Listrik: Memahami Realitas Konsumsi dan Perilaku Energi


Tulisan “Bias Narasi Menghemat Tagihan Listrik” mengkritisi penggunaan diksi “hemat tagihan listrik” yang sering muncul di media, yang menurut penulis kurang tepat karena mengabaikan perubahan pola pemakaian listrik masyarakat selama periode tertentu, seperti saat PSBB. Penulis menegaskan bahwa kenaikan tagihan listrik yang terjadi bukan karena pemborosan semata, melainkan akibat perubahan pola konsumsi listrik yang wajar, misalnya lebih banyak beraktivitas di rumah sehingga penggunaan listrik meningkat. Oleh karena itu, membandingkan tagihan listrik sebelum dan selama PSBB adalah perbandingan yang tidak sepadan (apple to orange). Tagihan listrik adalah hasil perkalian antara jumlah listrik yang digunakan dengan tarif yang berlaku, sehingga jika penggunaan listrik naik, tagihan juga akan naik meskipun tarif tetap.

Tulisan ini memberikan wawasan penting bahwa “hemat listrik” seharusnya dipahami sebagai pengelolaan konsumsi listrik yang efektif dan disesuaikan dengan kebutuhan, bukan sekadar menurunkan angka tagihan tanpa konteks. Penulis juga menyinggung peran keluarga, khususnya istri atau ibu rumah tangga, dalam mengontrol penggunaan listrik agar lebih efisien.

Namun, tulisan ini tidak membahas secara rinci strategi praktis dan teknologi yang dapat membantu pelanggan mengelola konsumsi listrik secara lebih cerdas, seperti penggunaan perangkat hemat energi atau sistem monitoring konsumsi listrik digital. Selain itu, belum ada pembahasan terkait peran PLN dan pemerintah dalam memberikan edukasi dan layanan yang mendukung perilaku hemat energi secara berkelanjutan.

Solusi yang dapat diusulkan adalah peningkatan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memahami pola konsumsi listrik dan faktor-faktor yang memengaruhi tagihan listrik. Penggunaan teknologi smart meter dan aplikasi monitoring dapat membantu pelanggan mengontrol penggunaan listrik secara real-time sehingga dapat mengambil tindakan penghematan yang tepat sasaran. Program kampanye hemat energi yang berkelanjutan juga penting untuk membangun budaya hemat listrik yang realistis dan efektif.

Melihat tren ke depan, digitalisasi sistem kelistrikan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan perilaku hemat energi akan menjadi kunci dalam mengelola konsumsi listrik secara efisien. Dengan pemahaman yang tepat dan dukungan teknologi, pelanggan dapat mengoptimalkan penggunaan listrik tanpa harus mengorbankan kenyamanan dan produktivitas.

Farid Asyhadi
Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan
Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat

Daftar Pustaka:

  • David F. Silalahi, “Bias Narasi Menghemat Tagihan Listrik,” Kompasiana.com

  • Kementerian ESDM RI, “Hemat Energi Listrik 10%, Solusi Mudah Wujudkan Energi Berkeadilan,” esdm.go.id

  • Kompas.id, “Indonesia Targetkan 17 Persen Efisiensi Energi pada 2025,” 2018

  • PLN.co.id, “Tarif Listrik dan Kebijakan Subsidi 2025,” 2025

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tantangan dan Peran Remaja Indonesia dalam Hemat Energi Menuju Masa Depan Berkelanjutan

  Energi listrik merupakan kebutuhan vital dalam kehidupan modern. Namun, kesadaran untuk menghemat energi—khususnya listrik—masih tergolong rendah, terutama di kalangan remaja Indonesia. Remaja yang berada pada rentang usia 12 hingga 24 tahun tumbuh di era digital dengan ketergantungan tinggi terhadap perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan konsol game. Sebuah survei menunjukkan bahwa 95% remaja Indonesia memiliki akses ke ponsel pintar dan lebih dari 60% di antaranya menggunakannya selama lebih dari enam jam setiap hari (Arius, 2023). Pola konsumsi listrik ini tentu memberi tekanan besar terhadap sistem energi nasional, terutama dalam konteks transisi energi dan keberlanjutan lingkungan. Akar Masalah Konsumsi Energi di Kalangan Remaja Salah satu akar persoalan rendahnya kesadaran hemat energi di kalangan remaja adalah karena mereka umumnya belum menjadi penanggung jawab langsung atas biaya listrik di rumah. Tagihan listrik dipersepsikan sebagai “urusan orang tua”,...
Posting Komentar
Baca Selengkapnya »

Mengurangi Bahan Makanan Impor dalam Ompreng MBG

  Dilema di Balik Piring Bergizi Setiap pagi, jutaan piring makanan bergizi disiapkan di dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Ada nasi, sayur, lauk, dan buah. Ada senyum anak-anak yang menyambutnya. Ada harapan generasi emas 2045 yang sedang dibangun melalui asupan gizi yang baik. Namun, di balik piring-piring itu, ada pertanyaan yang tak kunjung usai:  dari mana bahan-bahannya berasal? Ketika program Makan Bergizi Gratis (MBG) pertama kali diluncurkan, idealismenya begitu luhur: memberdayakan petani lokal, menghidupkan UMKM, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Tapi perjalanan setahun terakhir menunjukkan bahwa mewujudkan idealisme itu tidak semudah membalik telapak tangan. Babak I: Fakta Pahit di Awal Perjalanan Februari 2025, baru sebulan program berjalan, kritik tajam menghantam. Dirjen Risbang Kemendikti Saintek mengungkap fakta memprihatinkan: program MBG masih  banyak menggunakan produk impor . Bukan hanya bahan baku pangan,...
Posting Komentar
Baca Selengkapnya »

Strategi Pemerintah Indonesia Menindaklanjuti Kesepakatan Tarif 19% antara Presiden Prabowo dan Presiden Donald Trump: Memperkuat Fondasi Hubungan Dagang Bilateral Indonesia–Amerika Serikat

  Kesepakatan tarif impor sebesar 19% yang dicapai antara Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Juli 2025 menjadi tonggak penting dalam sejarah hubungan dagang bilateral kedua negara. Tarif ini berlaku untuk komoditas strategis seperti produk pertanian (kedelai, gandum, dan lainnya) serta migas yang diimpor dari Amerika Serikat, menggantikan tarif sebelumnya yang mencapai 32%. Penurunan ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan diplomasi ekonomi Indonesia, tetapi juga membuka peluang baru untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional. Namun demikian, agar kesepakatan ini benar-benar memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, diperlukan strategi yang cermat, terpadu, dan berorientasi jangka panjang oleh Pemerintah Indonesia. 1. Memperkuat Negosiasi dan Diplomasi Ekonomi Berkelanjutan Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Da...
Posting Komentar
Baca Selengkapnya »