Langsung ke konten utama

Energi surya memegang peranan penting dalam masa depan energi Indonesia

 Energi surya memegang peranan penting dalam masa depan energi Indonesia sebagai solusi strategis untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menurunkan emisi gas rumah kaca. Sebagai negara tropis, Indonesia memiliki potensi besar dengan intensitas penyinaran matahari rata-rata sekitar 4,8 kWh/m² per hari yang tersebar merata di seluruh wilayah, menjadikan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sangat menjanjikan baik untuk skala rumah tangga maupun industri1.

PLTS bekerja dengan prinsip fotovoltaik yang mengubah cahaya matahari menjadi listrik, menghasilkan arus DC yang kemudian dikonversi menjadi AC untuk digunakan atau disalurkan ke jaringan listrik nasional. Keunggulan utama PLTS adalah sifatnya yang modular dan scalable, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan energi yang beragam1.

Pemerintah Indonesia menargetkan peningkatan kapasitas PLTS secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 memproyeksikan penambahan kapasitas energi surya sebesar 17,1 GW, termasuk pengembangan PLTS terapung yang memanfaatkan lahan air seperti waduk dan bendungan dengan potensi hingga 14 GW2. Pada 2024, kapasitas terpasang PLTS telah mencapai lebih dari 917 MWp, dengan target ambisius mencapai 4,6 GWp hingga 16,6 GWp pada 20347.

Meski potensi besar, pengembangan PLTS menghadapi tantangan seperti biaya investasi awal yang masih tinggi, efisiensi panel surya yang terbatas, dan ketergantungan pada kondisi cuaca. Oleh karena itu, penguasaan teknologi inverter efisien, sistem penyimpanan energi (baterai), dan integrasi dengan smart grid menjadi kunci keberhasilan sistem PLTS yang andal dan berkelanjutan1.

Selain itu, tren global dan investasi energi surya terus meningkat. Investasi di Indonesia naik dua kali lipat dari US$68 juta pada 2021 menjadi US$134 juta pada 2023, namun kapasitas terpasang masih relatif kecil yaitu 718 MW hingga Agustus 2024 dibandingkan potensi sekitar 3,3-20 TW6. Untuk memenuhi target Perjanjian Paris dan transisi energi, Indonesia perlu menambah kapasitas PLTS sekitar 9-15 GW per tahun antara 2024-20306.

Dukungan kebijakan pemerintah berupa insentif fiskal, kemudahan perizinan, dan kolaborasi dengan perguruan tinggi serta sektor swasta sangat penting untuk mempercepat adopsi PLTS. Peran mahasiswa dan insinyur teknik elektro juga vital dalam mengembangkan teknologi pendukung seperti inverter dan baterai penyimpanan1.

Dengan pemanfaatan optimal energi surya, Indonesia dapat meningkatkan ketahanan energi nasional, mengurangi emisi karbon, dan berkontribusi dalam upaya global mitigasi perubahan iklim.

Farid Asyhadi
Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan
Dinas ESDM Sulawesi Barat

(Sumber: 1 Kompasiana Muhammad Firas 2025, 2 IESR 2025, 6 Mongabay 2024, 7 Renewable Energy Indonesia 2025)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tantangan dan Peran Remaja Indonesia dalam Hemat Energi Menuju Masa Depan Berkelanjutan

  Energi listrik merupakan kebutuhan vital dalam kehidupan modern. Namun, kesadaran untuk menghemat energi—khususnya listrik—masih tergolong rendah, terutama di kalangan remaja Indonesia. Remaja yang berada pada rentang usia 12 hingga 24 tahun tumbuh di era digital dengan ketergantungan tinggi terhadap perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan konsol game. Sebuah survei menunjukkan bahwa 95% remaja Indonesia memiliki akses ke ponsel pintar dan lebih dari 60% di antaranya menggunakannya selama lebih dari enam jam setiap hari (Arius, 2023). Pola konsumsi listrik ini tentu memberi tekanan besar terhadap sistem energi nasional, terutama dalam konteks transisi energi dan keberlanjutan lingkungan. Akar Masalah Konsumsi Energi di Kalangan Remaja Salah satu akar persoalan rendahnya kesadaran hemat energi di kalangan remaja adalah karena mereka umumnya belum menjadi penanggung jawab langsung atas biaya listrik di rumah. Tagihan listrik dipersepsikan sebagai “urusan orang tua”,...
Posting Komentar
Baca Selengkapnya »

Mengurangi Bahan Makanan Impor dalam Ompreng MBG

  Dilema di Balik Piring Bergizi Setiap pagi, jutaan piring makanan bergizi disiapkan di dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Ada nasi, sayur, lauk, dan buah. Ada senyum anak-anak yang menyambutnya. Ada harapan generasi emas 2045 yang sedang dibangun melalui asupan gizi yang baik. Namun, di balik piring-piring itu, ada pertanyaan yang tak kunjung usai:  dari mana bahan-bahannya berasal? Ketika program Makan Bergizi Gratis (MBG) pertama kali diluncurkan, idealismenya begitu luhur: memberdayakan petani lokal, menghidupkan UMKM, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Tapi perjalanan setahun terakhir menunjukkan bahwa mewujudkan idealisme itu tidak semudah membalik telapak tangan. Babak I: Fakta Pahit di Awal Perjalanan Februari 2025, baru sebulan program berjalan, kritik tajam menghantam. Dirjen Risbang Kemendikti Saintek mengungkap fakta memprihatinkan: program MBG masih  banyak menggunakan produk impor . Bukan hanya bahan baku pangan,...
Posting Komentar
Baca Selengkapnya »

Strategi Pemerintah Indonesia Menindaklanjuti Kesepakatan Tarif 19% antara Presiden Prabowo dan Presiden Donald Trump: Memperkuat Fondasi Hubungan Dagang Bilateral Indonesia–Amerika Serikat

  Kesepakatan tarif impor sebesar 19% yang dicapai antara Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Juli 2025 menjadi tonggak penting dalam sejarah hubungan dagang bilateral kedua negara. Tarif ini berlaku untuk komoditas strategis seperti produk pertanian (kedelai, gandum, dan lainnya) serta migas yang diimpor dari Amerika Serikat, menggantikan tarif sebelumnya yang mencapai 32%. Penurunan ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan diplomasi ekonomi Indonesia, tetapi juga membuka peluang baru untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional. Namun demikian, agar kesepakatan ini benar-benar memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, diperlukan strategi yang cermat, terpadu, dan berorientasi jangka panjang oleh Pemerintah Indonesia. 1. Memperkuat Negosiasi dan Diplomasi Ekonomi Berkelanjutan Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Da...
Posting Komentar
Baca Selengkapnya »