Pada rapat tersebut membahas sejumlah hal penting, termasuk Capaian Kinerja TPID, Pemanfaatan Dana BTT (Biaya Tidak Terduga) untuk Pengendalian Inflasi, serta langkah-langkah konkret yang perlu diambil. Salah satu fokus utama adalah mencari cara efisien untuk mengalokasikan dana BTT (Biaya Tidan Terduga), terutama untuk OPD (Organisasi Perangkat Daerah) teknis yang bertanggung jawab dalam bidang transportasi, ketahanan pangan, pertanian, dan lainnya.
Sektor transportasi, Dinas Perhubungan (Dishub) Sulawesi Barat telah menjalin kerjasama strategis dengan Perum DAMRI. Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan subsidi kepada pengangkutan lintas daerah, dengan harapan dapat menurunkan harga transportasi, khususnya untuk pengangkutan sembako ke Sulawesi Barat.
Selain itu, kerjasama antar daerah juga menjadi prioritas. Kabupaten Enrekang telah berperan dalam memasok sayuran dan holtikultura, sementara Provinsi Gorontalo memasok ikan ke Sulawesi Barat. Ini adalah langkah proaktif untuk memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap stabil di pasar.
Di samping itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan menggalakkan penerapan e-commerce dalam harga pangan. Hal ini diharapkan akan menciptakan transparansi harga, memudahkan masyarakat untuk memantau dan membandingkan harga, serta membantu menghindari lonjakan harga yang tidak wajar.
Dengan langkah-langkah ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap dapat mencapai targetnya untuk mendapatkan Dana DID (Dana Insentif Daerah) dan TPID Award yang diberikan setiap tahun. Upaya tegas ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sulbar.
Deputi Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulbar, Achmad, telah memberikan sejumlah masukan berharga bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Barat. Dalam upayanya untuk mengoptimalkan alokasi dana BTT (Biaya Tidak Terduga), Achmad menyoroti beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan.
Pertama-tama, ia merinci tentang pentingnya pasar murah terintegrasi yang menyasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan keluarga yang mengalami stunting. Hal ini diharapkan dapat memastikan bahwa dana subsidi pasar murah benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata kepada yang membutuhkan. Selain itu, ia menyoroti pentingnya memberikan subsidi BBM kepada nelayan Sulawesi Barat, terutama dalam hal komoditas ikan cakalang, yang sering menjadi penyumbang inflasi di daerah Mamuju.
Deputi BI juga memberikan saran untuk mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mensubsidi transportasi pengangkutan beras. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar harga beras tetap terkendali dan terjangkau bagi masyarakat. Saran lainnya adalah memperkuat sarana prasarana pertanian guna meningkatkan ketahanan pangan daerah.
Selain itu, ia menyarankan penggunaan data stok dan neraca pangan daerah dalam kerjasama antar daerah. Ini adalah langkah penting untuk mengantisipasi fluktuasi harga dan pasokan pangan di Sulawesi Barat. Peningkatan infrastruktur dan rantai pasok juga menjadi perhatian, terutama untuk mengatasi potensi masalah seperti tanah longsor dan kerusakan jalan di wilayah tersebut.
Achmad juga menekankan pentingnya sinergi dan komunikasi yang kuat dengan semua pemangku kepentingan terkait dalam upaya mengendalikan inflasi dan mempertahankan stabilitas ekonomi di Sulawesi Barat.
Tingkat inflasi di Mamuju pada Agustus 2023 berada pada angka 2,2% (year-on-year), sedangkan tingkat inflasi nasional mencapai 3,27%. Adapun penyumbang inflasi terbesar adalah ikan cakalang sebesar 0,18%, rokok kretek sebesar 0,12%, dan angkutan udara sebesar 0,03%. Informasi ini menjadi landasan penting bagi TPID Sulawesi Barat dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengendalikan inflasi di masa mendatang. farid-esdm
Komentar
Posting Komentar