OPTIMALISASI POTENSI GAS ALAM BLOK BUDONG-BUDONG DAN PENGUATAN PERAN PERSERODA SULAWESI BARAT

OPTIMALISASI POTENSI GAS ALAM BLOK BUDONG-BUDONG DAN PENGUATAN PERAN PERSERODA SULAWESI BARAT

RINGKASAN EKSEKUTIF

Blok Migas Budong-Budong yang berlokasi di Kabupaten Mamuju Tengah dan Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, menyimpan potensi gas alam yang signifikan dengan cadangan ditemukan pada kedalaman 3.000 meter oleh PT Tately NV pada tahun 2012 . Meskipun eksplorasi awal mengonfirmasi adanya potensi gas bernilai ekonomis dengan tekanan tinggi, perkembangan pengelolaan blok ini mengalami stagnasi pasca-2014 ketika pemegang saham utama, Harvest Natural Resources Inc., melepas kepemilikannya akibat tekanan keuangan . Kondisi ini menciptakan ketidakpastian status Wilayah Kerja (WK) Budong-Budong dan hilangnya potensi pendapatan daerah yang seharusnya dapat dimanfaatkan melalui mekanisme Participating Interest (PI) 10 persen.
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pembentukan dan pengelolaan Perseroda di sektor energi dan migas . Pengalaman daerah lain seperti PT Sulsel Andalan Energi di Sulawesi Selatan , PT Migas Utama Jabar di Jawa Barat, serta PT Pembangunan Aceh (PEMA) menunjukkan bahwa BUMD Perseroda dapat berperan aktif dalam mengelola PI 10 persen dan mengembangkan usaha hilir migas yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Policy brief ini menganalisis potensi Blok Budong-Budong, tantangan pengelolaannya, serta merumuskan strategi bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui PT Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) untuk mengambil peran aktif dalam pengelolaan blok migas tersebut sesuai mandat PP Nomor 54 Tahun 2017.

IDENTIFIKASI MASALAH

1. Status Blok Budong-Budong yang Tidak Jelas Pasca-2014

Berdasarkan data historis, Blok Budong-Budong terakhir dikelola oleh Harvest Natural Resources Inc. yang memiliki 71,5% participating interest dalam Production Sharing Contract (PSC) . Pada tahun 2014, Harvest memutuskan melepas sahamnya akibat rugi bersih US$1,7 juta dan beban eksplorasi US$1,6 juta. Hingga saat ini, tidak terdapat informasi terbaru mengenai:
Operator atau pemegang hak kelola saat ini
Kelanjutan kegiatan eksplorasi
Status Production Sharing Contract (PSC)
Rencana pengembangan (Plan of Development)
Ketidakjelasan status ini menghambat optimalisasi potensi gas yang telah ditemukan dan berpotensi menghilangkan hak daerah atas Participating Interest (PI) 10 persen.

2. Potensi Gas yang Belum Dimanfaatkan

Hasil eksplorasi PT Tately NV pada tahun 2011-2012 menunjukkan temuan penting:
Aspek Temuan
Lokasi Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu (eks Mamuju Utara)
Kedalaman 3.000 meter di bawah permukaan bumi
Karakteristik Tekanan gas sangat kencang saat pengeboran pertama
Konfirmasi Pengeboran kedua mengonfirmasi potensi gas bernilai ekonomis
Potensi Prospek Madjene diperkirakan 96 juta barel minyak (data 2013)
Bupati Mamuju Utara saat itu, Agus Ambo Djiwa, menyatakan harapannya agar "tetesan gas yang ditemukan ini dapat dikelola sehingga menjadi potensi penopang percepatan pembangunan di daerah" . Namun, hingga satu dekade kemudian, potensi tersebut belum terwujud.

3. Kesenjangan dengan Daerah Lain dalam Pengelolaan PI

Daerah-daerah penghasil migas di Indonesia telah bergerak maju dalam mengoptimalkan hak PI 10 persen melalui BUMD:
Kepulauan Riau: Membentuk BUMD energi migas untuk mengelola PI 10 persen di Wilayah Kerja Natuna dan Anambas dengan penyertaan modal awal Rp10 miliar dan tiga perusahaan siap menyetorkan PI
Sulawesi Selatan: PT Sulsel Andalan Energi (Perseroda) mengelola potensi gas di lima kabupaten (Wajo, Soppeng, Sidrap, Bone, Enrekang) bersama perusahaan daerah masing-masing
Jawa Barat: PT Migas Utama Jabar (MUJ) ditahbiskan sebagai holding energi dan mengelola PI di Wilayah Kerja Offshore North West Java (ONWJ)
Sulawesi Barat, dengan sembilan blok migas yang pernah disebut sebagai "masa depan Indonesia" oleh Presiden SBY , justru tertinggal dalam pengelolaan sektor ini.

4. Landasan Hukum yang Telah Tersedia namun Belum Dioptimalkan

PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD memberikan kerangka lengkap bagi pengelolaan BUMD di sektor migas :
Aspek Ketentuan Implikasi bagi Sulbar
Tujuan pendirian Memberi manfaat bagi perekonomian daerah dan memperoleh laba BUMD dapat didorong untuk mengelola PI dan usaha hilir
Bentuk Perseroda Modal terbagi dalam saham, minimal 51% dimiliki daerah PT Sulbar Malaqbi dapat diperkuat permodalannya
Penggunaan laba Diatur dalam pasal 105 dan 106 termasuk TJSL Dividen untuk PAD, sebagian untuk pengembangan usaha
Tanggung jawab sosial Pasal 106 ayat 1: BUMD melaksanakan TJSL dengan menyisihkan laba bersih Masyarakat sekitar WK mendapat manfaat
Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) menegaskan bahwa partisipasi BUMD dalam pengelolaan PI bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab besar termasuk percepatan perizinan, menjaga kelancaran operasi, dan menjalankan TJSL .

ANALISIS POTENSI DAN TANTANGAN

Potensi Pengembangan Blok Budong-Budong

Nilai Strategis: Sebagai satu-satunya blok migas onshore di Sulawesi Barat, biaya pengembangan relatif lebih rendah dibandingkan blok offshore.
Potensi Cadangan: Kedalaman 3.000 meter dengan tekanan tinggi mengindikasikan cadangan komersial yang signifikan, sesuai pernyataan operator bahwa "ada potensi gas bernilai ekonomis" .
Kesiapan Infrastruktur: Lokasi di Kecamatan Baras, sekitar 50 km dari ibu kota kabupaten, relatif terjangkau untuk pengembangan infrastruktur pendukung.
Dukungan Politik: Gubernur Sulbar periode 2010-2015, Anwar Adnan Saleh, pernah menyatakan bahwa sembilan blok migas di Sulbar dapat mengentaskan kemiskinan dan bahkan "menyerupai negara Brunei Darussalam" . Komitmen ini perlu dilanjutkan oleh pemerintahan sekarang.

Tantangan yang Dihadapi

Ketidakpastian Status Wilayah Kerja: Diperlukan komunikasi dengan SKK Migas dan Kementerian ESDM untuk memastikan status terkini WK Budong-Budong.
Keterbatasan Modal: Penyertaan modal daerah untuk BUMD migas membutuhkan komitmen fiskal. Provinsi Kepri mengalokasikan Rp10 miliar untuk modal awal BUMD energinya .
Risiko Bisnis: Seperti diakui ADPMET, partisipasi BUMD dalam PI mengandung risiko penurunan produksi, peningkatan biaya operasional, dan kewajiban pajak di muka .
Kekhawatiran Kriminalisasi: ADPMET mencatat bahwa "ketakutan akan potensi kriminalisasi berdampak pada lambannya proses pengajuan dan pengembangan bisnis dari dana PI" . Hanya 9 dari 78 wilayah kerja yang berhasil menyelesaikan pengalihan PI dalam delapan tahun terakhir .

REKOMENDASI STRATEGIS

A. Jangka Pendek (3-6 Bulan) - Klarifikasi Status dan Konsolidasi

No Strategi Langkah Operasional Penanggung Jawab Target Waktu
1 Komunikasi dengan Pemerintah Pusat Lakukan audiensi dengan SKK Migas dan Kementerian ESDM untuk memastikan status terkini WK Budong-Budong dan potensi pengalihan PI 10% Gubernur, Dinas ESDM, PT Sulbar Malaqbi April-Mei 2026
2 Kajian Kelayakan Ekonomi Lakukan analisis kelayakan ekonomi, pasar, dan keuangan untuk potensi partisipasi BUMD di WK Budong-Budong, sebagaimana dilakukan Pemprov Kepri PT Sulbar Malaqbi, Bapperida, Konsultan independen Juni 2026
3 Penguatan Modal Dasar Perseroda Ajukan penyertaan modal daerah dalam APBD Perubahan 2026 untuk memperkuat struktur permodalan PT Sulbar Malaqbi guna persiapan pengelolaan PI Gubernur, BPKAD, DPRD Juni-Juli 2026
4 Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Libatkan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dan Mamuju Tengah dalam perencanaan pengelolaan PI, mengingat lokasi blok berada di wilayah mereka PT Sulbar Malaqbi, Bappeda kabupaten Berkelanjutan

B. Jangka Menengah (6-12 Bulan) - Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan

Pembentukan Unit Usaha Migas di PT Sulbar Malaqbi:
Bentuk divisi khusus atau anak perusahaan yang fokus pada pengelolaan sektor migas, meniru model PT Sulsel Andalan Energi atau PT Migas Utama Jabar.
Rekrut SDM profesional yang berpengalaman di industri hulu migas.
Penjajakan Kemitraan dengan Investor Strategis:
Jalin kerjasama dengan perusahaan migas nasional/internasional yang berminat mengembangkan WK Budong-Budong.
Pelajari skema Kerjasama Operasional (KSO) atau joint venture yang memungkinkan BUMD tetap memegang kendali minimal 51% saham sesuai PP 54/2017 .
Penyusunan Naskah Akademik Ranperda BUMD Energi:
Jika diperlukan, siapkan Rancangan Peraturan Daerah khusus tentang BUMD energi migas, seperti yang dilakukan Pemprov Kepri .
Konsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan rekomendasi persetujuan.
Benchmarking ke BUMD Migas Sukses:
Lakukan studi banding ke PT Sulsel Andalan Energi, PT Migas Utama Jabar, atau PT Pembangunan Aceh untuk mempelajari praktik terbaik pengelolaan PI dan pengembangan bisnis migas.

C. Jangka Panjang (1-3 Tahun) - Optimalisasi dan Hilirisasi

Pengelolaan Participating Interest 10%:
Setelah status WK jelas, ajukan hak PI 10% sesuai Permen ESDM No. 37/2016.
Kelola PI dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan transparan, sebagaimana ditekankan ADPMET .
Pengembangan Usaha Hilir Migas:
Kembangkan infrastruktur hilir seperti LPG Plant, SPBG, atau pembangkit listrik tenaga gas untuk memanfaatkan pasokan gas dari WK Budong-Budong.
Pelajari model PT Petrogas Jatim Utama yang mengelola LPG Plant di Gresik dan trading gas.
Optimalisasi Kontribusi PAD:
Targetkan setoran dividen dari pengelolaan PI dan usaha hilir dalam jangka waktu 3-5 tahun.
Laporkan secara berkala realisasi kontribusi kepada Gubernur dan DPRD.
Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL):
Alokasikan sebagian laba bersih untuk program TJSL di sekitar wilayah operasi, sesuai mandat PP 54/2017 Pasal 106 ayat 1 .
Pastikan masyarakat sekitar merasakan manfaat langsung dari pengelolaan migas di daerah mereka.

MATRIKS STRATEGI DAN TARGET

Tahap Strategi Target Indikator Keberhasilan
Jangka Pendek (3-6 bulan) Klarifikasi status WK Budong-Budong dengan SKK Migas Status WK jelas, potensi PI teridentifikasi Ada dokumen resmi dari SKK Migas/Kementerian ESDM
Kajian kelayakan ekonomi Rekomendasi partisipasi BUMD Laporan kajian selesai
Penyertaan modal awal Rp5-10 miliar untuk modal dasar Alokasi dalam APBD Perubahan 2026
Jangka Menengah (6-12 bulan) Pembentukan unit usaha migas Divisi migas terbentuk, SDM tersedia Struktur organisasi dan SDM terpenuhi
Kemitraan dengan investor MoU dengan calon mitra strategis Perjanjian kerjasama ditandatangani
Jangka Panjang (1-3 tahun) Pengelolaan PI 10% PI dialihkan ke BUMD, dividen mulai mengalir Realisasi penerimaan PI di PAD
Usaha hilir migas Proyek hilir mulai beroperasi Pendapatan dari usaha hilir

KESIMPULAN

Blok Migas Budong-Budong di Kabupaten Pasangkayu dan Mamuju Tengah merupakan aset strategis Provinsi Sulawesi Barat yang potensinya belum dioptimalkan. Temuan gas bumi pada kedalaman 3.000 meter dengan tekanan tinggi dan nilai ekonomis yang telah dikonfirmasi operator seharusnya menjadi fondasi bagi pengembangan sektor energi daerah dan peningkatan PAD.
PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD memberikan landasan hukum yang kuat bagi PT Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) untuk berperan aktif dalam pengelolaan migas, baik melalui mekanisme Participating Interest 10 persen maupun pengembangan usaha hilir . Pengalaman daerah lain seperti Sulawesi Selatan dengan PT Sulsel Andalan Energi dan Kepulauan Riau dengan BUMD energi migasnya membuktikan bahwa model ini dapat diimplementasikan dengan sukses.
Tantangan utama saat ini adalah ketidakjelasan status Wilayah Kerja Budong-Budong pasca hengkangnya Harvest Natural Resources pada tahun 2014. Langkah pertama yang mendesak adalah melakukan komunikasi intensif dengan SKK Migas dan Kementerian ESDM untuk memastikan status terkini dan membuka peluang pengalihan PI 10 persen kepada daerah.
Dengan komitmen politik yang kuat dari Gubernur dan DPRD, dukungan anggaran yang memadai, serta manajemen BUMD yang profesional dan transparan, PT Sulawesi Barat Malaqbi dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan visi bahwa Sulawesi Barat adalah "masa depan Indonesia" —kali ini bukan hanya sebagai daerah penghasil sumber daya alam, tetapi sebagai daerah yang mampu mengelola kekayaannya sendiri untuk kemakmuran rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi
ANTARA News Makassar. (2012, 15 Desember). Tately Temukan Gas di Blok Budong-Budong.
Bisnis.com. (2012, 16 Desember). INDUSTRI ENERGI: Ditemukan cadangan gas di Budong-Budong.
ANTARA News. (2024, 10 Juni). Pemprov Kepri sampaikan ranperda BUMD energi migas.
ANTARA News Makassar. (2024, 20 Juni). Pj Gubernur Sulsel dukung Perseroda kelola potensi gas di lima daerah.
ANTARA News. (2010, 18 Desember). Gubernur: SBY Akui Sulbar Masa Depan Indonesia.
Republika.co.id. (2024, 15 Desember). ADPMET Sebut Penggiat BUMD Migas Khawatir dengan Potensi Kriminalisasi.
JabarEkspres.com. (2024, 15 Desember). ADPMET Umumkan Hasil Rakornas, Soroti Kriminalisasi Pegiat BUMD Migas.

Komentar