Langsung ke konten utama

Likuiditas Melimpah, Kredit Tertahan: Membaca Lonjakan Uang Primer Indonesia 18,3% di Awal 2026



Pada Februari 2026, sistem keuangan Indonesia menunjukkan dinamika yang menarik. Data terbaru dari Bank Indonesia mencatat bahwa uang primer (M0) adjusted tumbuh 18,3% secara tahunan (year-on-year/yoy) hingga mencapai Rp2.228 triliun. Angka ini melonjak cukup tajam dibandingkan pertumbuhan pada Januari 2026 yang sebesar 14,7% yoy.

Lonjakan ini memberi sinyal bahwa likuiditas dalam sistem keuangan nasional berada pada kondisi cukup longgar. Namun, di balik angka yang impresif tersebut, terdapat sejumlah dinamika ekonomi yang menarik untuk dicermati—mulai dari strategi kebijakan fiskal dan moneter, perilaku perbankan, hingga faktor musiman dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

Memahami Uang Primer (M0)

Uang primer atau M0 merupakan kewajiban moneter bank sentral yang terdiri dari uang kartal yang beredar di masyarakat serta simpanan giro bank umum di Bank Indonesia. Indikator ini sering digunakan untuk melihat ketersediaan likuiditas paling dasar dalam sistem keuangan.

Sementara itu, istilah M0 adjusted digunakan oleh Bank Indonesia untuk memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi likuiditas dengan menyesuaikan dampak dari kebijakan insentif likuiditas yang diberikan kepada perbankan.

Apa yang Mendorong Lonjakan M0?

Kenaikan M0 pada Februari 2026 tidak terjadi secara kebetulan. Ada beberapa faktor penting yang menjadi pendorongnya.

1. Giro Perbankan di Bank Indonesia Melonjak

Pendorong terbesar berasal dari giro bank umum di Bank Indonesia yang tumbuh 33,6% yoy. Ini menunjukkan bahwa perbankan memiliki cadangan likuiditas yang sangat besar.

Namun menariknya, sebagian likuiditas tersebut belum sepenuhnya disalurkan dalam bentuk kredit. Banyak bank memilih menahan dana sebagai cadangan likuiditas di bank sentral di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.

2. Peningkatan Uang Kartal di Masyarakat

Selain itu, uang kartal yang beredar juga meningkat 15,8% yoy. Kenaikan ini mencerminkan aktivitas ekonomi masyarakat yang tetap dinamis, khususnya menjelang berbagai momentum konsumsi besar.

Peran Kebijakan Fiskal dan Moneter

Lonjakan likuiditas juga tidak terlepas dari koordinasi antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter bank sentral.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia memutuskan untuk memperpanjang penempatan dana sebesar Rp200 triliun di sektor perbankan yang sebelumnya dijadwalkan jatuh tempo pada Maret 2026. Langkah ini bertujuan menjaga likuiditas perbankan agar tetap longgar dan mampu mendukung penyaluran kredit.

Di sisi lain, Bank Indonesia tetap menjalankan kebijakan moneter yang akomodatif melalui berbagai instrumen, termasuk insentif likuiditas makroprudensial, yang dirancang untuk mendorong pembiayaan pada sektor-sektor prioritas.

Faktor Musiman: Efek Hari Besar Keagamaan

Lonjakan M0 juga dipengaruhi oleh faktor musiman. Kuartal pertama 2026 bertepatan dengan sejumlah hari besar keagamaan seperti Tahun Baru Imlek, Hari Raya Nyepi, serta persiapan menyambut Idulfitri.

Momentum ini secara tradisional meningkatkan kebutuhan masyarakat akan uang tunai untuk berbagai keperluan, mulai dari pembayaran THR, belanja kebutuhan Lebaran, hingga perjalanan mudik. Aktivitas konsumsi yang meningkat ini turut mendorong pertumbuhan uang kartal yang beredar di masyarakat.

Paradoks Likuiditas: Dana Banyak, Kredit Belum Mengalir

Meskipun likuiditas dalam sistem keuangan melimpah, situasi saat ini menunjukkan sebuah paradoks. Lonjakan simpanan giro bank di Bank Indonesia menandakan bahwa bank cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit.

Ketidakpastian ekonomi global, volatilitas pasar keuangan, serta dinamika geopolitik membuat sektor perbankan memilih pendekatan yang lebih konservatif.

Akibatnya, sebagian dana justru mengendap di bank sentral, alih-alih mengalir deras ke sektor riil yang membutuhkan pembiayaan untuk ekspansi usaha dan investasi.

Tantangan dan Risiko ke Depan

Lonjakan M0 sebesar 18,3% pada Februari 2026 pada dasarnya merupakan hasil dari tiga faktor utama:

  1. Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif

  2. Faktor musiman menjelang momentum konsumsi besar seperti Idulfitri

  3. Perilaku perbankan yang lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit

Meski mencerminkan likuiditas yang longgar, tantangan utama ke depan adalah bagaimana mengonversi likuiditas tersebut menjadi kredit produktif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, terdapat sejumlah risiko yang perlu diwaspadai. Beban bunga utang negara yang meningkat serta tekanan eksternal seperti konflik geopolitik berpotensi mendorong kenaikan harga energi dan menekan nilai tukar. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, kondisi ini dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah dalam mendorong akselerasi ekonomi.

Pada akhirnya, kunci keberhasilan kebijakan ke depan terletak pada kemampuan mengalirkan likuiditas yang melimpah ke sektor produktif, sehingga tidak hanya menjadi angka dalam sistem keuangan, tetapi benar-benar menjadi bahan bakar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kemandirian Energi di Desa Terpencil: Inspirasi dari Warga Kahendran yang Membuat Listrik Sendiri

Tulisan ini mengulas video dokumenter berjudul “PLN Belum Ada, Warga Kampung Terpencil Ini Bikin Listrik Sendiri” yang menampilkan perjuangan masyarakat Afdeling Kahendran di lereng Gunung Hyang Argopuro, Kabupaten Jember, yang hidup tanpa akses listrik PLN. Dengan semangat mandiri, warga mengembangkan sistem energi alternatif berbasis tenaga surya sejak 2019 dan membangun turbin air buatan sendiri untuk memenuhi kebutuhan listrik mereka. Video ini juga menyoroti tantangan lain seperti kondisi jalan yang rusak, fasilitas pendidikan yang terbatas, dan minimnya layanan kesehatan di desa tersebut. Kekuatan utama video terletak pada narasi humanis yang menginspirasi, dokumentasi mendalam tentang solusi kreatif warga, serta penggambaran kondisi nyata kehidupan di daerah terpencil. Namun, video kurang menyajikan wawancara dengan pihak pemerintah atau ahli energi untuk memberikan perspektif kebijakan yang lebih luas. Selain itu, latar belakang sejarah desa dan potensi ekonomi seperti perkebun...

Rp283 Triliun Mengalir di Maret: Mampukah THR 2026 Menggerakkan Roda Ekonomi?

  Pendahuluan: Gelombang Uang di Bulan Penuh Berkah Maret 2026 menjadi bulan istimewa bagi perekonomian Indonesia. Di tengah kesibukan masyarakat menyambut Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah, gelombang uang tunjangan hari raya (THR) mulai mengalir deras ke kantong jutaan pekerja. Totalnya fantastis:  Rp283 triliun  lebih akan beredar di masyarakat dalam waktu singkat. Angka ini bukan sekadar statistik. Ia adalah denyut nadi yang akan menggerakkan pasar tradisional, pusat perbelanjaan modern, hingga platform e-commerce. Ia adalah harapan bagi pedagang kecil, pelaku UMKM, dan para perantau yang akan mudik ke kampung halaman. Namun di balik optimisme itu, pertanyaan besar mengemuka:  mampukah Rp283 triliun benar-benar menggerakkan roda ekonomi, atau hanya menjadi pemacu sesaat yang berlalu tanpa jejak? Artikel ini akan mengupas secara mendalam besaran, dampak, dan tantangan dari gelombang THR 2026, berdasarkan data terkini dan pandangan para ekonom. Babak I: Menghitung ...

Pro dan Kontra Kebijakan Kompor Listrik: Menimbang Efektivitas Solusi Mengatasi Oversupply Listrik di Indonesia

Tulisan “Pro dan Kontra Wacana Kebijakan Penggunaan Kompor Listrik” mengangkat isu penting terkait rencana pemerintah mengkonversi penggunaan kompor gas ke kompor listrik sebagai upaya mengatasi oversupply listrik sekaligus mengurangi ketergantungan impor LPG. Penulis menyajikan gambaran perjalanan kebijakan ini, mulai dari pengumuman, uji coba di beberapa daerah seperti Bali dan Solo, hingga penundaan pelaksanaan program pada tahun 2022. Tulisan juga menampilkan berbagai reaksi masyarakat yang mayoritas negatif, serta data uji coba yang menunjukkan potensi penghematan biaya dan efisiensi penggunaan kompor listrik. Namun, tulisan ini memiliki beberapa kekurangan. Pertama, meskipun menyebutkan reaksi negatif masyarakat, belum ada analisis mendalam mengenai faktor-faktor penyebab resistensi tersebut, seperti kesiapan infrastruktur listrik, daya listrik rumah tangga yang terbatas, dan aspek sosial-ekonomi yang mempengaruhi penerimaan kebijakan. Kedua, tulisan kurang membahas tantangan tek...