Langsung ke konten utama

Likuiditas Melimpah, Kredit Tertahan: Membaca Lonjakan Uang Primer Indonesia 18,3% di Awal 2026



Pada Februari 2026, sistem keuangan Indonesia menunjukkan dinamika yang menarik. Data terbaru dari Bank Indonesia mencatat bahwa uang primer (M0) adjusted tumbuh 18,3% secara tahunan (year-on-year/yoy) hingga mencapai Rp2.228 triliun. Angka ini melonjak cukup tajam dibandingkan pertumbuhan pada Januari 2026 yang sebesar 14,7% yoy.

Lonjakan ini memberi sinyal bahwa likuiditas dalam sistem keuangan nasional berada pada kondisi cukup longgar. Namun, di balik angka yang impresif tersebut, terdapat sejumlah dinamika ekonomi yang menarik untuk dicermati—mulai dari strategi kebijakan fiskal dan moneter, perilaku perbankan, hingga faktor musiman dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

Memahami Uang Primer (M0)

Uang primer atau M0 merupakan kewajiban moneter bank sentral yang terdiri dari uang kartal yang beredar di masyarakat serta simpanan giro bank umum di Bank Indonesia. Indikator ini sering digunakan untuk melihat ketersediaan likuiditas paling dasar dalam sistem keuangan.

Sementara itu, istilah M0 adjusted digunakan oleh Bank Indonesia untuk memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi likuiditas dengan menyesuaikan dampak dari kebijakan insentif likuiditas yang diberikan kepada perbankan.

Apa yang Mendorong Lonjakan M0?

Kenaikan M0 pada Februari 2026 tidak terjadi secara kebetulan. Ada beberapa faktor penting yang menjadi pendorongnya.

1. Giro Perbankan di Bank Indonesia Melonjak

Pendorong terbesar berasal dari giro bank umum di Bank Indonesia yang tumbuh 33,6% yoy. Ini menunjukkan bahwa perbankan memiliki cadangan likuiditas yang sangat besar.

Namun menariknya, sebagian likuiditas tersebut belum sepenuhnya disalurkan dalam bentuk kredit. Banyak bank memilih menahan dana sebagai cadangan likuiditas di bank sentral di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.

2. Peningkatan Uang Kartal di Masyarakat

Selain itu, uang kartal yang beredar juga meningkat 15,8% yoy. Kenaikan ini mencerminkan aktivitas ekonomi masyarakat yang tetap dinamis, khususnya menjelang berbagai momentum konsumsi besar.

Peran Kebijakan Fiskal dan Moneter

Lonjakan likuiditas juga tidak terlepas dari koordinasi antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter bank sentral.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia memutuskan untuk memperpanjang penempatan dana sebesar Rp200 triliun di sektor perbankan yang sebelumnya dijadwalkan jatuh tempo pada Maret 2026. Langkah ini bertujuan menjaga likuiditas perbankan agar tetap longgar dan mampu mendukung penyaluran kredit.

Di sisi lain, Bank Indonesia tetap menjalankan kebijakan moneter yang akomodatif melalui berbagai instrumen, termasuk insentif likuiditas makroprudensial, yang dirancang untuk mendorong pembiayaan pada sektor-sektor prioritas.

Faktor Musiman: Efek Hari Besar Keagamaan

Lonjakan M0 juga dipengaruhi oleh faktor musiman. Kuartal pertama 2026 bertepatan dengan sejumlah hari besar keagamaan seperti Tahun Baru Imlek, Hari Raya Nyepi, serta persiapan menyambut Idulfitri.

Momentum ini secara tradisional meningkatkan kebutuhan masyarakat akan uang tunai untuk berbagai keperluan, mulai dari pembayaran THR, belanja kebutuhan Lebaran, hingga perjalanan mudik. Aktivitas konsumsi yang meningkat ini turut mendorong pertumbuhan uang kartal yang beredar di masyarakat.

Paradoks Likuiditas: Dana Banyak, Kredit Belum Mengalir

Meskipun likuiditas dalam sistem keuangan melimpah, situasi saat ini menunjukkan sebuah paradoks. Lonjakan simpanan giro bank di Bank Indonesia menandakan bahwa bank cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit.

Ketidakpastian ekonomi global, volatilitas pasar keuangan, serta dinamika geopolitik membuat sektor perbankan memilih pendekatan yang lebih konservatif.

Akibatnya, sebagian dana justru mengendap di bank sentral, alih-alih mengalir deras ke sektor riil yang membutuhkan pembiayaan untuk ekspansi usaha dan investasi.

Tantangan dan Risiko ke Depan

Lonjakan M0 sebesar 18,3% pada Februari 2026 pada dasarnya merupakan hasil dari tiga faktor utama:

  1. Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif

  2. Faktor musiman menjelang momentum konsumsi besar seperti Idulfitri

  3. Perilaku perbankan yang lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit

Meski mencerminkan likuiditas yang longgar, tantangan utama ke depan adalah bagaimana mengonversi likuiditas tersebut menjadi kredit produktif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, terdapat sejumlah risiko yang perlu diwaspadai. Beban bunga utang negara yang meningkat serta tekanan eksternal seperti konflik geopolitik berpotensi mendorong kenaikan harga energi dan menekan nilai tukar. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, kondisi ini dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah dalam mendorong akselerasi ekonomi.

Pada akhirnya, kunci keberhasilan kebijakan ke depan terletak pada kemampuan mengalirkan likuiditas yang melimpah ke sektor produktif, sehingga tidak hanya menjadi angka dalam sistem keuangan, tetapi benar-benar menjadi bahan bakar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Cek Kondisi Instalasi Listrik Jelang Hari Raya: Upaya Preventif untuk Menghindari Risiko Kebakaran di Rutan Rembang

  Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H, Rutan Kelas IIB Rembang Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah melakukan langkah antisipasi dengan melakukan pengecekan menyeluruh terhadap instalasi listrik di seluruh bangunan kantor dan blok hunian. Kepala SubSeksi Pengelolaan, Sugito, bersama petugas Pengelola Barang Milik Negara, memimpin inspeksi yang bertujuan memastikan semua instalasi listrik aman dan berfungsi dengan baik, terutama di titik-titik rawan yang berpotensi menimbulkan konsleting dan kebakaran . Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemenkumham yang menginstruksikan seluruh unit pelaksana teknis untuk melakukan deteksi dini dan antisipasi gangguan keamanan menjelang cuti bersama dan libur Hari Raya. Selain pengecekan instalasi, pihak Rutan juga memasang fire block atau alat pemadam api di titik-titik kritis sebagai upaya pencegahan kebakaran . Kegiatan pengecekan instalasi listrik ini sejalan dengan anjuran umum bagi masyarakat untuk secara ru...

Mengurangi Bahan Makanan Impor dalam Ompreng MBG

  Dilema di Balik Piring Bergizi Setiap pagi, jutaan piring makanan bergizi disiapkan di dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Ada nasi, sayur, lauk, dan buah. Ada senyum anak-anak yang menyambutnya. Ada harapan generasi emas 2045 yang sedang dibangun melalui asupan gizi yang baik. Namun, di balik piring-piring itu, ada pertanyaan yang tak kunjung usai:  dari mana bahan-bahannya berasal? Ketika program Makan Bergizi Gratis (MBG) pertama kali diluncurkan, idealismenya begitu luhur: memberdayakan petani lokal, menghidupkan UMKM, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Tapi perjalanan setahun terakhir menunjukkan bahwa mewujudkan idealisme itu tidak semudah membalik telapak tangan. Babak I: Fakta Pahit di Awal Perjalanan Februari 2025, baru sebulan program berjalan, kritik tajam menghantam. Dirjen Risbang Kemendikti Saintek mengungkap fakta memprihatinkan: program MBG masih  banyak menggunakan produk impor . Bukan hanya bahan baku pangan,...

Mengatasi Ketimpangan Akses Listrik di Indonesia: Mendorong Pemerataan Energi dan Inovasi Berkelanjutan

  Ketimpangan akses listrik di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Infrastruktur pembangkit dan penyediaan energi hingga kini masih terpusat di Pulau Jawa, sementara wilayah timur dan terpencil seperti Papua, Maluku, Nusa Tenggara, serta sejumlah daerah lainnya masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh akses listrik yang stabil dan merata (Azahra Zhr, 2023; Suara.com, 2025). Ketimpangan ini berdampak luas terhadap pembangunan, pendidikan, layanan kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi lokal. Ketimpangan Akses Listrik: Realita dan Dampaknya Data Kementerian ESDM dan PLN mencatat bahwa hingga tahun 2025, terdapat sekitar 10.068 desa di Indonesia yang belum menikmati akses listrik memadai, terutama di kawasan timur (Suara.com, 2025). Meski rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 98–99% , namun distribusinya masih timpang. Konsumsi listrik per kapita di Jawa–Bali jauh melampaui wilayah Indonesia bagian timur (BPS, 2025; DPR RI, 2024). Akibatnya, kualitas hidup masyarakat ...