Ketika rudal mulai menghujani fasilitas nuklir di Teheran dan armada kapal induk Amerika Serikat bersiaga di Laut Arab, dampaknya tidak berhenti di kawasan Timur Tengah. Gelombang kejutnya merambat cepat melewati batas-batas geografis, menghantam pasar keuangan global, dan pada akhirnya berlabuh di dapur-dapur rumah tangga Indonesia. Di saat harga minyak dunia bergejolak dan nilai tukar rupiah tertekan, pertanyaan paling mendasar muncul: bagaimana pemerintah melindungi daya beli masyarakat dari guncangan ini?
Jawabannya terletak pada serangkaian strategi yang telah disiapkan jauh sebelum konflik memanas—sebuah skenario darurat yang dirancang untuk memastikan bahwa perang di negeri orang tidak menjadi malapetaka di negeri sendiri.
Memahami Ancaman: Ketika Minyak dan Rupiah Berbicara
Sebelum menilik strategi perlindungan, penting untuk memahami saluran utama yang mengancam daya beli masyarakat. Para ekonom sepakat bahwa dampak konflik Iran-Israel terhadap Indonesia tidak datang melalui jalur perdagangan langsung, melainkan melalui kanal energi dan keuangan . Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menegaskan bahwa risiko utama berasal dari potensi lonjakan harga minyak dunia .
Indonesia, yang masih menjadi net importir energi, sangat rentan terhadap gejolak ini. Setiap kenaikan harga minyak mentah global langsung menaikkan biaya impor energi, memperlebar defisit neraca perdagangan, dan pada akhirnya menekan nilai tukar rupiah . Analis Valbury memproyeksikan harga minyak Brent bisa melonjak ke kisaran USD 100 hingga USD 130 per barel jika pasokan dari Selat Hormuz terganggu—jalur yang mengalirkan sekitar 20 persen pasokan minyak dunia .
Pelemahan rupiah kemudian menjadi momok berikutnya. Ketika investor global panik, mereka cenderung menarik dananya dari pasar negara berkembang dan berlindung di aset safe haven seperti dolar AS . Arus modal keluar (capital outflow) ini memicu depresiasi rupiah, yang pada gilirannya meningkatkan biaya impor bahan baku dan barang konsumsi. Hasil akhirnya adalah tekanan inflasi yang menggerogoti daya beli masyarakat.
APBN sebagai Tameng: Subsidi dan Perlindungan Sosial
Dalam menghadapi badai ini, pemerintah menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai shock absorber atau peredam kejut utama . Langkah pertama yang ditempuh adalah memastikan harga energi di dalam negeri tidak ikut melambung liar mengikuti gejolak pasar global.
Ketua DPR RI Puan Maharani sejak pertengahan 2025 telah mengingatkan pemerintah untuk segera memitigasi dampak konflik Timur Tengah melalui RAPBN 2026, terutama terkait subsidi BBM dan stabilitas kurs rupiah . "Pemerintah harus segera memitigasi perkembangan ini tentu saja yang terkait kurs rupiah, subsidi BBM, dan hal-hal lain terkait situasi global," tegas Puan .
Komitmen ini diwujudkan dalam kebijakan fiskal yang berani. Dalam RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun, meningkat signifikan dari Rp186,9 triliun pada APBN 2025 . Alokasi ini dirancang untuk menahan harga jual BBM di tingkat masyarakat agar tidak melonjak, meskipun harga keekonomiannya meroket akibat konflik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa subsidi energi menjadi salah satu prioritas anggaran 2026 yang mencapai Rp2.567,9 triliun dari total Rp3.842 triliun APBN . "Dukungan fiskal diperkuat, termasuk PPN Ditanggung Pemerintah untuk perumahan dan perluasan akses Kredit Usaha Rakyat," ujarnya .
Namun, pemerintah tidak hanya mengandalkan subsidi harga. Langkah lebih progresif ditempuh melalui penyaluran bantuan sosial langsung. Pada kuartal II-2025, pemerintah menggulirkan stimulus ekonomi Rp24,4 triliun yang mencakup diskon transportasi, potongan tarif tol, penebalan bantuan sosial, Bantuan Subsidi Upah, hingga diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi pekerja sektor padat karya .
Program makan bergizi gratis yang menargetkan 80 juta penerima dengan anggaran Rp335 triliun juga menjadi instrumen perlindungan daya beli sekaligus stimulus ekonomi kerakyatan .
Stabilisasi Moneter: Menjaga Rupiah di Tengah Tekanan
Di sisi moneter, Bank Indonesia bergerak cepat untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Analis Valbury memperkirakan bahwa dolar AS akan menguat sebagai respons alami terhadap krisis geopolitik, mengingat posisinya sebagai mata uang cadangan dunia . Penguatan USD diperkirakan berada di kisaran 0,25 hingga 0,5 persen dalam jangka pendek.
Untuk mengimbangi tekanan ini, Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valuta asing dan menggunakan instrumen moneter untuk menjaga likuiditas perbankan . Koordinasi erat dengan kebijakan fiskal juga dilakukan untuk memastikan respons pemerintah tidak saling bertentangan dan mampu memberikan perlindungan optimal terhadap sektor riil .
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti bahwa ekspektasi penurunan suku bunga global pada 2025 kini menjadi tertahan akibat lonjakan harga komoditas dan disrupsi pasokan yang dipicu konflik geopolitik . "Kita lihat suku bunga akan tertahan di posisi tinggi. Padahal tadinya kita perkirakan 2025 harusnya sudah mulai mengalami penurunan," katanya .
Dalam situasi ini, pemerintah dan Bank Indonesia harus berjalan di atas tali yang rapuh: menjaga stabilitas nilai tukar tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi.
Memperkuat Fondasi Domestik: Hilirisasi dan Diversifikasi Energi
Strategi jangka panjang juga ditempuh untuk mengurangi ketergantungan pada gejolak eksternal. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pentingnya diversifikasi energi dan penguatan industri dalam negeri .
"Pemerintah perlu memastikan RAPBN 2026 memberikan dukungan penuh kepada industri manufaktur untuk memproduksi mesin pembangkit dan infrastruktur energi nasional, guna mengurangi ketergantungan pada energi impor yang rentan terganggu konflik global," ujar Agus .
Hilirisasi produk agro domestik juga menjadi strategi untuk menahan laju inflasi pangan akibat kenaikan biaya logistik internasional dan fluktuasi nilai tukar dolar AS . Pemerintah mendorong industri dalam negeri untuk meningkatkan pemrosesan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan agar Indonesia tidak terus bergantung pada bahan pangan impor.
Di sektor energi baru terbarukan, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan PLTS, PLTMH, serta program listrik desa dalam RAPBN 2026 . Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani menekankan pentingnya pengawasan agar program-program tersebut benar-benar terlaksana dan berkelanjutan, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) .
Diplomasi Ekonomi: Memperluas Mitra, Mengurangi Ketergantungan
Pemerintah juga aktif memperkuat diplomasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar AS yang rentan gejolak. Keberhasilan pemerintah menjalin Local Currency Settlement (LCS) dengan Bank Rakyat Tiongkok menjadi modal penting menghadapi ketidakpastian nilai tukar rupiah .
Kerja sama bilateral seperti ini diharapkan dapat diperluas untuk mendukung stabilitas fiskal dan industri nasional . Selain itu, Indonesia terus memperluas kemitraan dengan negara-negara BRICS+ dan meningkatkan kontribusi pada New Development Bank, serta memfinalisasi berbagai perjanjian perdagangan internasional dengan Kanada dan Eropa .
Optimisme di Tengah Ketidakpastian
Di tengah berbagai tekanan global, pemerintah tetap optimis. Menko Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pada 2026, upside risk akan lebih dominan dibanding downside risk . "Kami optimistis pertumbuhan Indonesia bisa melampaui proyeksi APBN sebesar 5,4 persen. Jika para pelaku usaha optimis, Indonesia juga akan optimis," ujarnya .
Optimisme ini didasari oleh realitas bahwa hingga September 2025, realisasi investasi telah mencapai 75 persen dari target dengan serapan tenaga kerja 1,95 juta orang . Hilirisasi sumber daya alam menunjukkan progres signifikan, didukung pengembangan industri kendaraan listrik dan semikonduktor.
Pemerintah juga menyiapkan program "Belanja di Indonesia Aja" yang melibatkan pusat perbelanjaan dengan target tambahan transaksi Rp30 triliun . Program ini dirancang untuk menggerakkan UMKM dan menjaga momentum pemulihan ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Perlindungan WNI: Prioritas Kemanusiaan
Di luar strategi ekonomi, pemerintah juga bergerak cepat melindungi Warga Negara Indonesia yang berada di zona konflik. Ketua DPR Puan Maharani mengapresiasi langkah cepat pemerintah melakukan evakuasi terhadap WNI di wilayah konflik Iran dan Israel .
"Pemulangan WNI sudah dilakukan, pemerintah sangat proaktif untuk segera memulangkan dan mengevakuasi secara berkelanjutan masyarakat yang ada di sana," ujar Puan . Evakuasi ini tidak hanya menyelamatkan jiwa, tetapi juga mencegah potensi beban ekonomi dan sosial yang lebih besar jika WNI terjebak di zona perang.
Menatap Masa Depan: Antara Kewaspadaan dan Keberlanjutan
Perang AS-Israel vs Iran adalah ujian berat bagi ketahanan ekonomi Indonesia. Namun, serangkaian strategi yang telah disiapkan—mulai dari penguatan subsidi energi, penyaluran bantuan sosial langsung, stabilisasi nilai tukar, hingga diversifikasi ekonomi—menunjukkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam.
Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Carolyn Turk mengingatkan bahwa ketahanan Indonesia akan diuji dalam beberapa waktu ke depan . Ketidakpastian global akan terus menekan sentimen pasar dan berdampak pada aliran modal, nilai tukar, serta prospek investasi.
Namun, dengan fondasi kebijakan makro yang hati-hati dan respons cepat terhadap gejolak, Indonesia memiliki modal untuk bertahan. "Meskipun Indonesia memiliki kebijakan ekonomi makro yang berhati-hati, bukan berarti Indonesia kebal terhadap tekanan eksternal," kata Carolyn . Justru di situlah letak tantangannya: menjaga kewaspadaan tanpa kehilangan optimisme.
Di tengah kobaran api di Timur Tengah, pemerintah Indonesia terus bergerak memastikan bahwa perang tidak merenggut lebih dari sekadar nyawa—bahwa ia tidak merenggut masa depan ekonomi rakyat. Dari setiap gejolak harga minyak di pasar global, dari setiap fluktuasi rupiah di pasar uang, dan dari setiap rupiah subsidi yang digelontorkan, tersimpan tekad untuk menjaga daya beli masyarakat tetap tegak. Karena pada akhirnya, perang mungkin tak terhindarkan, tetapi penderitaan rakyat adalah pilihan. Dan pemerintah telah memilih untuk melindungi.
Komentar
Posting Komentar