Prolog: Saatnya Bertanya pada Diri Sendiri
Pernahkah Anda bertanya mengapa negara sebesar Indonesia—yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia dan matahari yang bersinar sepanjang tahun—justru dipaksa merasa bersalah karena menggunakan energinya sendiri?
Selama satu dekade terakhir, kita dibombardir dengan satu narasi tunggal: "Tutup PLTU batubara kalian. Beralihlah ke angin dan surya. Selamatkan bumi."
Terdengar mulia, bukan?
Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa di balik jargon green energy yang manis itu, tersembunyi sebuah strategi geopolitik paling brutal abad ini? Sebuah strategi yang dirancang bukan untuk menyelamatkan lingkungan, tapi untuk memastikan industri Indonesia tidak akan pernah bisa menyalip negara maju.
Mereka ingin kita tetap menjadi pasar. Mereka ingin listrik kita mahal. Dan yang paling penting, mereka ingin kita terus mengimpor teknologi mereka.
Namun di lorong-lorong kekuasaan Jakarta, ada sebuah rencana senyap yang mulai bergerak. Sebuah kalkulasi ulang yang membuat para pelobi energi fosil global mulai berkeringat dingin. Pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto sedang menatap satu opsi yang selama 30 tahun dianggap tabu.
Sebuah monster energi yang tidur di bawah tanah—termasuk di bumi Sulawesi Barat.
Ini bukan tentang panel surya. Ini bukan tentang kincir angin. Ini tentang harta karun bernama torium, nuklir hijau yang 200 kali lebih efisien dari uranium dan 3,5 juta kali lebih powerful dari batu bara.
Jika monster ini dibangunkan, Indonesia tidak hanya akan mandiri. Kita bisa memiliki biaya listrik termurah di dunia. Membuat pabrik-pabrik di Eropa dan China gulung tikar karena tidak mampu bersaing dengan kita.
Dan inilah alasan kenapa banyak pihak yang mati-matian menghalanginya.
Hari ini, kita akan membongkar apa yang tidak diberitakan media mainstream tentang pertaruhan terakhir kedaulatan energi kita—dan bagaimana Sulawesi Barat, provinsi kecil di pinggiran, justru menjadi salah satu pemain kunci dalam drama besar ini.
Bab 1: Membongkar Ilusi Transisi Energi Global
Mari kita mulai dengan membedah ilusi yang ada di depan mata kita.
Dunia Barat, melalui berbagai skema pendanaan seperti JETP (Just Energy Transition Partnership) , menjanjikan miliaran dolar agar Indonesia memensiunkan dini PLTU batubara kita. Sekilas, ini tawaran yang menggiurkan: uang gratis untuk lingkungan yang bersih. Siapa yang menolak?
Tapi mari kita lihat fine print-nya.
Syaratnya: kita harus menggantinya dengan renewable energy yang mereka tentukan—panel surya dan angin. Masalahnya, teknologi panel surya dan turbin angin skala masif itu mayoritas bukan buatan kita. Rantai pasoknya dikuasai oleh China dan sebagian Eropa.
Jika kita menuruti skenario ini 100%, kita hanya berpindah dari "tuan tanah batubara" menjadi "hamba teknologi impor".
Lebih parah lagi, sifat energi ini intermiten. Matahari tidak bersinar 24 jam. Angin tidak selalu berhembus. Untuk menopang industri berat—pabrik smelter nikel, pengolahan aluminium, pabrik baterai EV—kita butuh listrik yang stabil, listrik yang menyala. Baseload. 24 jam nonstop tanpa kedip.
Panel surya tidak bisa melakukan itu tanpa baterai penyimpan raksasa yang harganya selangit.
Jika kita memaksakan transisi ini tanpa strategi, Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik kita akan melonjak. Akibatnya, tarif listrik naik, daya beli rakyat turun, dan yang paling fatal: produk industri kita jadi mahal, tidak kompetitif di pasar global.
Inilah jebakan industrialisasi. Negara maju sudah menikmati era batubara murah selama ratusan tahun untuk membangun ekonomi mereka. Sekarang saat giliran kita mau naik kelas, tangganya mau ditendang.
Mereka bilang ini soal iklim. Tapi bagi pakar strategi, ini terlihat seperti upaya menahan laju pertumbuhan The Next Asian Giant. Mereka tahu: jika Indonesia punya energi murah dan melimpah, tidak ada yang bisa menghentikan kita.
Dan sebenarnya, kita punya kuncinya. Kunci yang jauh lebih powerful daripada batu bara, dan jauh lebih bersih daripada yang mereka akui.
Bab 2: Torium—Monster Tidur yang Siap Dibangunkan
Inilah bagian yang jarang dibicarakan secara terbuka.
Indonesia duduk di atas salah satu cadangan torium terbesar di dunia. Bangka Belitung, Kalimantan, dan Sulawesi Barat menyimpan harta karun ini dalam jumlah melimpah.
Apa Itu Torium?
Anggap saja dia adalah sepupu uranium yang lebih pintar, lebih bersih, dan lebih aman.
Selama puluhan tahun, dunia nuklir didominasi oleh uranium. Mengapa? Karena uranium bisa dijadikan senjata. Perang Dingin membutuhkan bom, bukan hanya listrik. Jadi, teknologi torium dikesampingkan.
Tapi kita tidak butuh bom. Kita butuh listrik murah untuk rakyat dan industri.
Reaktor torium—atau yang sering disebut MSR (Molten Salt Reactor) —memiliki mekanisme keselamatan pasif. Jika ada masalah, dia tidak akan meledak seperti Chernobyl. Teknologi ini dirancang dengan prinsip keselamatan inheren: jika terjadi kelebihan panas, reaktor akan membeku dengan sendirinya. Aman.
Efisiensinya luar biasa: 1 ton torium bisa menghasilkan energi setara dengan 200 ton uranium atau 3,5 juta ton batu bara.
Bayangkan efisiensinya. Di Mamuju, Sulawesi Barat, penelitian dari Institut Teknologi Sumatera mengungkapkan fakta mencengangkan: di Desa Botteng, laju dosis radiasi alam mencapai 11.264,5 nSv/jam—jauh di atas rata-rata normal. Ini bukan tanda bahaya, melainkan indikasi kekayaan. Kandungan uranium di wilayah ini tercatat 1.528,7 ppm eU, dan torium sebesar 453 ppm eTh.
Jika ini diolah menjadi bahan bakar PLTN Torium, kita bicara tentang ketahanan energi selama ribuan tahun. Bukan puluhan, tapi ribuan tahun.
Ini bukan fiksi ilmiah. Teknologinya sudah ada. China baru saja meresmikan reaktor torium eksperimental mereka di Gurun Gobi. India sedang mengebut programnya. Amerika Serikat melalui perusahaan Thorcon mulai mengetuk pintu Jakarta.
Lalu kenapa Indonesia diam saja? Kenapa selama 30 tahun terakhir, rencana pembangunan PLTN di Semenanjung Muria atau Bangka selalu layu sebelum berkembang?
Apakah karena rakyat takut... atau ada yang mengipasi ketakutan itu?
Bab 3: Perang Persepsi dan Lobi Senyap
Mari kita bicara jujur.
Industri energi adalah bisnis ratusan triliun rupiah per tahun. Ada pemain batubara, ada pemain impor minyak dan BBM, ada pemain gas. Jika PLTN Torium berdiri, harga listrik bisa jatuh ke angka 4-5 sen per kWh. Sangat murah.
Siapa yang rugi jika listrik murah?
Para importir solar untuk genset pabrik
Para pengusaha yang menggantungkan hidup dari inefisiensi energi nasional
Dan tentu saja, negara tetangga yang menjual listrik atau gas ke kita
Ada tangan tak terlihat yang bekerja. Lobi-lobi senyap yang memastikan setiap kali isu nuklir naik, isu bahaya radiasi langsung digoreng media. Trauma Chernobyl dan Fukushima terus diputar ulang.
Padahal, teknologi torium sama sekali berbeda.
Ini adalah perang persepsi. Dan selama ini, kita kalah. Kita dibuat takut pada solusi, sementara kita perlahan mati tercekik biaya energi yang mahal.
Bab 4: Target 8% dan Jalan Sempit Menuju Nuklir
Target pertumbuhan ekonomi 8% adalah janji besar pemerintahan Prabowo-Gibran. Banyak ekonom pesimis. Mereka bilang itu mustahil di tengah ekonomi global yang lesu.
Dan mereka benar—jika kita menggunakan cara lama.
Untuk mencapai pertumbuhan 8%, kita butuh industrialisasi masif. Hilirisasi tidak boleh berhenti di barang setengah jadi. Kita harus bikin barang jadi: mobil listrik, gadget, mesin presisi. Semua itu butuh energi. Banyak energi.
Jika kita mengandalkan batubara, produk kita akan diboikot pasar Eropa dengan pajak karbon (CBAM). Jika kita mengandalkan panel surya impor, biaya produksi kita terlalu mahal untuk bersaing dengan Vietnam atau India.
Satu-satunya jalan logis—jalan sempit yang tersisa—adalah nuklir.
Inilah kenapa, meski tidak banyak gembar-gembor di media massa, sinyal ke arah sana semakin kuat. Pemerintah mulai serius melirik SMR (Small Modular Reactor) —reaktor nuklir mini yang bisa difabrikasi di pabrik, diangkut dengan truk atau kapal, dan dipasang di pulau-pulau terpencil atau kawasan industri.
Perusahaan-perusahaan dunia—dari Amerika (Thorcon) hingga Rusia (Rosatom)—sudah mulai mengetuk pintu Jakarta. Mereka tahu Indonesia adalah raksasa tidur pasar energi nuklir.
Kabar terbaru: Peraturan Presiden tentang Badan Pelaksana Program Energi Nuklir Indonesia kini sudah berada di meja Presiden Prabowo Subianto, tinggal menunggu tanda tangan. Perpres ini adalah prasyarat utama yang ditetapkan International Atomic Energy Agency (IAEA) sebelum Indonesia bisa mengoperasikan PLTN pertama.
Artinya? Tidak ada lagi alasan untuk menunda. Rantai birokrasi yang selama ini menghambat akan dipangkas. Keputusan strategis bisa diambil tanpa tarik-menarik kepentingan sektoral.
Bab 5: Mamuju dan Potensi Thorium yang Tak Bisa Diabaikan
Nah, di sinilah Sulawesi Barat masuk ke panggung utama.
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) bersama Dinas ESDM Sulbar telah melakukan pengkajian serius sejak awal 2012. Deputi Pengkajian dan Keselamatan Nuklir Bapeten RI, Yus Rusdian Akhmad, secara terbuka menyatakan bahwa potensi uranium dan torium di Mamuju "perlu mendapat perhatian nasional" .
Data dari penelitian terbaru di Institut Teknologi Sumatera mengungkapkan fakta yang mencengangkan: di Desa Botteng, Mamuju, laju dosis radiasi alam mencapai 11.264,5 nSv/jam—jauh di atas rata-rata normal. Ini bukan tanda bahaya, melainkan indikasi kekayaan. Kandungan uranium di wilayah ini tercatat 1.528,7 ppm eU, dan torium sebesar 453 ppm eTh.
Apa artinya? Sulawesi Barat duduk di atas salah satu cadangan torium terkaya di Indonesia. Dan selama ini, kita membiarkannya begitu saja—sebagai "limbah" dari penambangan pasir yang tidak terkelola.
Bab 6: Strategi Pemprov Sulbar—Bukan Sekadar Menunggu
Sekarang pertanyaannya: apa yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat? Apakah mereka hanya duduk diam menunggu keputusan dari Jakarta?
Jawabannya: tidak.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, Pemprov Sulbar bergerak aktif dan terstruktur untuk memastikan daerahnya tidak hanya menjadi penonton dalam revolusi energi nasional.
6.1 Menyatukan Visi dan Misi Pembangunan
Pada 18-20 Juli 2025, Pemprov Sulbar mencetak sejarah dengan menggelar retret pertama di kawasan Indonesia Timur. Kegiatan yang berlangsung di Markas Korem 142/Tatag Mamuju ini diikuti seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Sulbar .
Gubernur Suhardi Duka menegaskan bahwa kegiatan ini dirancang untuk memperkuat sinergi dan merumuskan langkah-langkah percepatan pembangunan, khususnya dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan hilirisasi sumber daya lokal .
Ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini adalah titik balik—deklarasi bahwa Sulbar siap membangun kemitraan yang kokoh dengan pemerintah pusat, kementerian/lembaga, serta seluruh pemangku kepentingan .
6.2 Dukungan Pusat untuk Logam Tanah Jarang
Yang lebih menarik, retret ini dibuka langsung oleh Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara. Dalam sambutannya, Menteri Iftitah menyampaikan komitmen dukungan pemerintah pusat terhadap Sulbar sebagai kawasan prioritas pengembangan transmigrasi dan industrialisasi sumber daya unggulan .
Beliau secara spesifik menyebut bahwa transformasi program transmigrasi kini fokus pada pengembangan kawasan berbasis potensi lokal, seperti kakao, perikanan, peternakan, dan—ini yang penting—logam tanah jarang .
Apa itu logam tanah jarang? Torium termasuk di dalamnya. Jadi, ketika Menteri Transmigrasi menyebut "logam tanah jarang" sebagai prioritas, itu adalah sinyal jelas bahwa pemerintah pusat dan daerah sedang berada pada frekuensi yang sama.
6.3 Penguatan Tata Kelola dan Antikorupsi
Pemprov Sulbar juga tidak main-main dalam urusan tata kelola. Dalam retret tersebut, seluruh peserta menandatangani Pakta Integritas . Mereka menghadirkan pembicara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Polda Sulbar, Bank Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) .
Mengapa ini penting? Karena proyek sebesar PLTN Torium akan melibatkan investasi triliunan rupiah. Tanpa tata kelola yang bersih dan transparan, yang terjadi bukan kemakmuran rakyat, tapi bancakan segelintir elit. Gubernur Suhardi Duka menegaskan: "Kita ingin membangun kemitraan yang kokoh dengan aparat penegak hukum, kementerian/lembaga, serta seluruh pemangku kepentingan. Kita ingin Sulbar tumbuh dengan prinsip-prinsip good governance" .
6.4 Mendorong Regulasi dan Perencanaan
Di luar retret, Pemprov Sulbar juga bergerak di jalur regulasi. Mereka sedang menyelesaikan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) —dokumen yang menjadi syarat mutlak agar provinsi memiliki pijakan hukum untuk mengembangkan pembangkit listrik. Tanpa RUKD, semua rencana hanya akan menjadi tumpukan kertas.
Dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas ESDM tahun 2026, target porsi EBT dalam bauran energi daerah ditetapkan cukup tinggi, yaitu 47,68 persen. Target ini menunjukkan komitmen kuat Sulbar terhadap transisi energi bersih.
Bab 7: Yang Dipertaruhkan—Masa Depan Indonesia Timur
Jika strategi ini berhasil, apa yang akan terjadi pada Sulawesi Barat?
Provinsi kecil yang selama ini sunyi ini bisa berubah menjadi episentrum revolusi energi Indonesia. Bukan sekadar daerah penghasil bahan mentah yang dikirim ke Jawa, tapi pusat pembangkit listrik yang menyuplai energi murah dan bersih untuk kawasan timur Indonesia.
Bayangkan dampaknya:
Listrik murah untuk industrialisasi lokal. Pabrik-pabrik pengolahan hasil pertanian dan perikanan bisa berdiri tanpa khawatir biaya energi.
Hilirisasi sumber daya alam. Nikel, tembaga, dan berbagai mineral bisa diolah di dalam daerah, bukan dikirim mentah-mentah.
Lapangan kerja berkualitas bagi putra-putri daerah. Teknisi reaktor, insinyur nuklir, peneliti—semua akan dibutuhkan.
Pendapatan asli daerah yang melonjak. Bukan sekadar bagi hasil tambang, tapi nilai tambah dari energi yang dihasilkan.
Inilah yang dimaksud dengan kedaulatan energi. Bukan sekadar jargon, tapi kemampuan nyata untuk menentukan masa depan sendiri.
Bab 8: Tantangan yang Menanti
Tapi perjalanan masih panjang. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi.
Pertama, regulasi dan birokrasi. Meski Perpres Nuklir sebentar lagi diteken, masih ada aturan teknis di tingkat daerah yang harus diselesaikan. RUKD harus segera rampung agar Sulbar punya pijakan hukum.
Kedua, penerimaan masyarakat. Peneliti CSIS, Ardhi Wardhana, mengingatkan bahwa kelayakan proyek nuklir sangat bergantung pada kesiapan tata kelola, keselamatan, mitigasi risiko, dan penerimaan publik.
Karena itu, peran pemerintah daerah dan tokoh masyarakat Sulbar menjadi sangat penting. Edukasi publik harus dimulai sekarang. Jangan sampai ketakutan irasional—yang sengaja dipelihara oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan energi mahal—menghalangi masa depan cerah daerah ini.
Ketiga, tekanan asing. Jika Indonesia berhasil membangun armada PLTN Torium dan memiliki listrik super murah, investor akan berbondong-bondong pindah ke Indonesia. Pabrik Tesla, pabrik Apple, data center AI, semua akan pindah ke tempat di mana listriknya murah, stabil, dan hijau.
Eropa akan panik. Mereka kehilangan pasar teknologi hijau mereka, sekaligus mendapatkan pesaing industri baru yang tangguh.
Maka jangan kaget jika tekanan asing akan semakin kuat. LSM-LSM asing akan mendadak ribut soal lingkungan di lokasi calon PLTN. Artikel-artikel di media internasional akan menyerang ambisi nuklir Indonesia sebagai sesuatu yang berbahaya. Mereka akan menggunakan isu keamanan, isu gempa bumi, isu apa saja—untuk memastikan kita tetap kerdil.
Ini adalah pola lama. Pola yang sama yang digunakan untuk menyerang kelapa sawit kita. Pola yang sama yang menyerang nikel kita.
Bedanya? Kali ini taruhannya adalah jantung ekonomi kita: energi.
Epilog: Sulbar di Persimpangan Sejarah
Pada akhirnya, ini adalah soal keberanian.
Keberanian politik para pemimpin daerah untuk terus mendorong agenda hilirisasi energi, meski dihadapkan pada birokrasi yang berbelit dan tekanan dari berbagai pihak.
Keberanian pemerintah pusat untuk mengambil keputusan tidak populer, menandatangani Perpres Nuklir, dan memastikan Indonesia tidak terus-menerus menjadi budak teknologi impor.
Dan keberanian kita sebagai rakyat untuk melek informasi—tidak mudah termakan propaganda ketakutan, tidak gampang percaya pada narasi yang sengaja dipelihara untuk melemahkan kita.
Menteri Transmigrasi telah memberikan sinyal: Sulbar adalah kawasan prioritas untuk pengembangan logam tanah jarang . Gubernur Suhardi Duka telah menegaskan komitmennya pada hilirisasi dan tata kelola yang bersih .
Sekarang, tinggal menunggu eksekusi.
Pertanyaannya kembali ke kita, rakyat Indonesia, terutama masyarakat Sulawesi Barat:
Apakah kita siap mendukung langkah besar ini? Apakah kita siap menerima nuklir sebagai bagian dari masa depan kita?
Atau kita akan terus termakan propaganda usang dan membiarkan harta karun torium kita tidur selamanya?
Dunia sedang berubah cepat. Siapa yang menguasai energi, dia menguasai masa depan.
Sulawesi Barat memiliki semua modal untuk menjadi lokomotif revolusi energi Indonesia. Sumber daya alamnya terbukti ada. Risetnya sudah berjalan sejak satu dekade lalu. Dukungan pemerintah pusat kini semakin nyata. Dan yang terpenting, pemerintah daerahnya bergerak, tidak diam.
Yang kurang hanya satu: kesadaran kolektif bahwa masa depan sedang diperebutkan, dan kita harus ikut dalam pertarungan itu.
Seperti pesan Gubernur Suhardi Duka: "Retret ini bukan sekadar pertemuan, tapi titik balik. Kita ingin membangun kemitraan yang kokoh dengan aparat penegak hukum, kementerian/lembaga, serta seluruh pemangku kepentingan" .
Titik balik itu sekarang ada di depan mata.
Apakah Sulbar akan menjadi penonton atau pemain utama?
Jawabannya ada di tangan kita semua.
Saya ingin mendengar pendapat Anda. Apakah Anda setuju Indonesia segera membangun PLTN Torium, khususnya di Sulawesi Barat? Atau risikonya menurut Anda terlalu besar?
Tulis argumen cerdas Anda di kolom komentar. Mari kita berdebat, mari kita berdiskusi. Karena dari sanalah kesadaran strategis bangsa ini terbangun.
Ingat:
Kedaulatan bukan hadiah. Kedaulatan adalah sesuatu yang harus direbut.
Komentar
Posting Komentar