Langkah Presiden RI Prabowo Subianto bergabung dalam Board of Peace—inisiatif yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Januari 2026—mengundang perhatian luas. Di satu sisi, keputusan itu dibaca sebagai manuver strategis memperluas pengaruh Indonesia di panggung global. Di sisi lain, publik menuntut kepastian: apakah sikap pro-Palestina Indonesia tetap terjaga?
Forum yang diluncurkan di Davos pada 22 Januari 2026 itu dirancang untuk mendorong rekonstruksi Gaza pascakonflik Israel–Hamas. Sebanyak 21 negara menandatangani piagam keanggotaan. Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN. Posisi ini bukan sekadar simbolik. Ia menegaskan bahwa Jakarta tidak ingin hanya menjadi pengamat dalam isu Timur Tengah, melainkan turut menentukan arah penyelesaiannya.
Dalam pertemuan perdana di Washington DC, 19 Februari 2026, Trump memuji kepemimpinan Prabowo. Namun, bagi Indonesia, yang lebih penting adalah substansi: bagaimana forum ini dapat mendorong perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina.
Garis Historis Pro-Palestina
Sejak awal kemerdekaan, Indonesia konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina. Amanat konstitusi menegaskan penolakan terhadap segala bentuk penjajahan. Prabowo, dalam berbagai kesempatan, menegaskan komitmen pada solusi dua negara—Palestina merdeka berdampingan dengan Israel yang diakui keamanannya.
Keikutsertaan dalam Board of Peace tidak serta-merta menggeser posisi tersebut. Justru sebaliknya, forum ini dimanfaatkan sebagai kanal diplomasi untuk mengawal rekonstruksi Gaza tanpa mengabaikan prinsip kemerdekaan Palestina. Indonesia bahkan menyatakan kesiapan berkontribusi dalam International Stabilization Force (ISF) dan meningkatkan bantuan kemanusiaan.
Pernyataan resmi pemerintah menegaskan: optimisme terhadap kepemimpinan Trump tidak berarti menyerahkan prinsip. Perdamaian sejati, bagi Indonesia, tetap berpijak pada pengakuan kedaulatan Palestina.
Peluang dan Tantangan
Secara diplomatik, langkah ini memperkuat posisi Indonesia sebagai bridge builder. Akses terhadap agenda rekonstruksi Gaza bernilai miliaran dolar membuka ruang kolaborasi internasional, termasuk dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Peran aktif ini dapat meningkatkan daya tawar Indonesia dalam isu-isu global lainnya.
Namun, tantangan tidak kecil. Di dalam negeri, sejumlah kalangan—termasuk tokoh Majelis Ulama Indonesia—mengingatkan agar Indonesia mewaspadai potensi “manuver” politik yang dapat menguntungkan Israel secara sepihak. Narasi hoaks yang menuding Prabowo pro-Israel pun sempat beredar, meski telah dibantah oleh berbagai klarifikasi resmi.
Secara geopolitik, risiko terbesar adalah jika forum tersebut bergeser dari mandat kemanusiaan menjadi instrumen normalisasi tanpa kejelasan arah kemerdekaan Palestina. Di sinilah konsistensi diplomasi Indonesia diuji.
Penyejuk di Tengah Polarisasi
Partisipasi Indonesia dalam forum ini menempatkan Jakarta sebagai “penyejuk” di tengah polarisasi Timur Tengah. Dengan modal pengalaman diplomasi non-blok dan jejaring global yang luas, Indonesia berpotensi memainkan peran mediasi lebih besar.
Ke depan, keberhasilan langkah ini bergantung pada sinergi kepemimpinan Trump dan Prabowo—serta kemampuan Indonesia menjaga keseimbangan antara pragmatisme diplomasi dan idealisme konstitusi. Jika dikelola dengan cermat, Board of Peace dapat menjadi panggung strategis bagi Indonesia: memperkuat posisi global, membuka peluang ekonomi, sekaligus tetap tegak membela Palestina.
Pada akhirnya, diplomasi bukan soal memilih kawan atau lawan, melainkan memastikan kepentingan nasional dan amanat sejarah tetap sejalan. Di panggung Trump, Prabowo diuji. Sejauh ini, garis lurus Indonesia pada Palestina masih terjaga.
Komentar
Posting Komentar