Langsung ke konten utama

Pengecekan dan Pemeliharaan Instalasi Listrik di Lapas Ternate: Upaya Preventif yang Krusial namun Perlu Pendalaman Teknis dan Kebijakan


Kegiatan pengecekan dan pemeliharaan instalasi listrik yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Ternate bersama PLN ULP Ternate merupakan langkah preventif penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan sistem kelistrikan yang sangat vital bagi operasional lembaga pemasyarakatan. Temuan ketidakseimbangan pembagian beban listrik pada tiga jalur distribusi yang menyebabkan gangguan dan potensi kerusakan sistem menegaskan perlunya perhatian serius terhadap manajemen beban listrik di fasilitas publik seperti lapas. Kegiatan ini juga menunjukkan kesadaran pengelola lapas akan pentingnya kelistrikan yang andal demi mendukung fungsi pengamanan dan administrasi yang optimal.

Namun, tulisan yang melaporkan kegiatan ini masih kurang mendalam dalam mengulas aspek teknis penyebab ketidakseimbangan beban tersebut serta solusi teknis yang akan diterapkan secara spesifik. Penanganan lebih lanjut yang direncanakan melalui surat permohonan ke Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) sudah tepat, namun perlu dijelaskan bagaimana proses tersebut akan dijalankan dan jangka waktu penyelesaian agar tidak menimbulkan ketidakpastian. Selain itu, tulisan kurang mengangkat aspek kebijakan dan anggaran yang mendukung pemeliharaan berkala instalasi listrik di institusi pemerintah, yang sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan perawatan sistem kelistrikan.

Solusi ke depan harus mencakup penguatan program pemeliharaan rutin yang terjadwal dengan dukungan anggaran memadai, serta pelatihan teknis bagi petugas lapas agar mampu melakukan monitoring awal dan deteksi dini gangguan listrik. Integrasi teknologi monitoring digital juga dapat menjadi solusi modern untuk memantau beban listrik secara real time dan mencegah kerusakan akibat ketidakseimbangan beban. Selain itu, kolaborasi yang lebih erat antara instansi pemasyarakatan, PLN, dan asosiasi profesi kelistrikan perlu dipererat untuk memastikan standar keamanan dan keandalan instalasi listrik terpenuhi.

Melihat tren perkembangan kelistrikan di Indonesia, terutama di wilayah kepulauan seperti Maluku Utara, pengelolaan instalasi listrik yang andal dan aman menjadi kunci utama dalam mendukung berbagai institusi strategis. Pemanfaatan teknologi smart grid dan sistem proteksi canggih akan semakin diperlukan untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik dan mengantisipasi gangguan. Oleh karena itu, upaya preventif seperti yang dilakukan Lapas Ternate harus dijadikan contoh dan dikembangkan menjadi program berkelanjutan yang terintegrasi dengan kebijakan kelistrikan daerah.

Farid Asyhadi
Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan
Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat

Daftar Pustaka

  • Humas Lapas Ternate, "Lapas Ternate Bersama PLN Lakukan Pengecekan dan Pemeliharaan Instalasi Listrik," Kompasiana.com, 2025.

  • PT PLN (Persero) UP3 Ternate, "Penambahan Daya Listrik Kantor Perwakilan BI Maluku Utara," Beritadetik.id, 2025.

  • PLN UIW Maluku dan Maluku Utara, "Pemeliharaan Transmisi dan Uji Proteksi Sistem Jelang Idul Adha 1446 H," TribunAmbon.com, 2025.

  • Teras Maluku, "PLN UIW MMU Ajak Media Kunjungi Instalasi Kelistrikan di Ternate," 2025.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tantangan dan Peran Remaja Indonesia dalam Hemat Energi Menuju Masa Depan Berkelanjutan

  Energi listrik merupakan kebutuhan vital dalam kehidupan modern. Namun, kesadaran untuk menghemat energi—khususnya listrik—masih tergolong rendah, terutama di kalangan remaja Indonesia. Remaja yang berada pada rentang usia 12 hingga 24 tahun tumbuh di era digital dengan ketergantungan tinggi terhadap perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan konsol game. Sebuah survei menunjukkan bahwa 95% remaja Indonesia memiliki akses ke ponsel pintar dan lebih dari 60% di antaranya menggunakannya selama lebih dari enam jam setiap hari (Arius, 2023). Pola konsumsi listrik ini tentu memberi tekanan besar terhadap sistem energi nasional, terutama dalam konteks transisi energi dan keberlanjutan lingkungan. Akar Masalah Konsumsi Energi di Kalangan Remaja Salah satu akar persoalan rendahnya kesadaran hemat energi di kalangan remaja adalah karena mereka umumnya belum menjadi penanggung jawab langsung atas biaya listrik di rumah. Tagihan listrik dipersepsikan sebagai “urusan orang tua”,...
Posting Komentar
Baca Selengkapnya »

Mengurangi Bahan Makanan Impor dalam Ompreng MBG

  Dilema di Balik Piring Bergizi Setiap pagi, jutaan piring makanan bergizi disiapkan di dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Ada nasi, sayur, lauk, dan buah. Ada senyum anak-anak yang menyambutnya. Ada harapan generasi emas 2045 yang sedang dibangun melalui asupan gizi yang baik. Namun, di balik piring-piring itu, ada pertanyaan yang tak kunjung usai:  dari mana bahan-bahannya berasal? Ketika program Makan Bergizi Gratis (MBG) pertama kali diluncurkan, idealismenya begitu luhur: memberdayakan petani lokal, menghidupkan UMKM, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Tapi perjalanan setahun terakhir menunjukkan bahwa mewujudkan idealisme itu tidak semudah membalik telapak tangan. Babak I: Fakta Pahit di Awal Perjalanan Februari 2025, baru sebulan program berjalan, kritik tajam menghantam. Dirjen Risbang Kemendikti Saintek mengungkap fakta memprihatinkan: program MBG masih  banyak menggunakan produk impor . Bukan hanya bahan baku pangan,...
Posting Komentar
Baca Selengkapnya »

Strategi Pemerintah Indonesia Menindaklanjuti Kesepakatan Tarif 19% antara Presiden Prabowo dan Presiden Donald Trump: Memperkuat Fondasi Hubungan Dagang Bilateral Indonesia–Amerika Serikat

  Kesepakatan tarif impor sebesar 19% yang dicapai antara Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Juli 2025 menjadi tonggak penting dalam sejarah hubungan dagang bilateral kedua negara. Tarif ini berlaku untuk komoditas strategis seperti produk pertanian (kedelai, gandum, dan lainnya) serta migas yang diimpor dari Amerika Serikat, menggantikan tarif sebelumnya yang mencapai 32%. Penurunan ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan diplomasi ekonomi Indonesia, tetapi juga membuka peluang baru untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional. Namun demikian, agar kesepakatan ini benar-benar memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, diperlukan strategi yang cermat, terpadu, dan berorientasi jangka panjang oleh Pemerintah Indonesia. 1. Memperkuat Negosiasi dan Diplomasi Ekonomi Berkelanjutan Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Da...
Posting Komentar
Baca Selengkapnya »