Oversupply Listrik dan Tantangan Keuangan PLN : Mendorong Pemerintah Gencarkan Penggunaan Kendaraan Listrik Sebagai Solusi Berkelanjutan

Pendahuluan: Paradoks Listrik di Negeri Kaya Energi

Indonesia saat ini menghadapi situasi yang paradoks. Di satu sisi, pemerintah gencar membangun infrastruktur kelistrikan untuk mendukung industrialisasi dan pemerataan akses energi. Di sisi lain, pasokan listrik yang melimpah justru menjadi beban keuangan negara karena tidak terserap optimal oleh masyarakat dan industri.

Fenomena yang dikenal dengan istilah oversupply listrik ini mencapai puncaknya pada tahun 2022, di mana kelebihan pasokan tercatat mencapai 56 persen dari total kapasitas terpasang. Ironisnya, di tengah kelimpahan ini, PLN justru harus membayar mahal listrik yang tidak terpakai melalui skema kontrak yang dikenal dengan istilah take or pay .

Artikel ini akan mengupas secara mendalam problematika oversupply listrik di Indonesia, dampaknya terhadap keuangan negara, serta bagaimana pemerintah mendorong penggunaan kendaraan listrik sebagai solusi strategis untuk menyerap kelebihan pasokan sekaligus mewujudkan transisi energi berkelanjutan.

Babak I: Memahami Skema Take or Pay dan Beban Keuangan Negara

Apa Itu Skema Take or Pay?

Skema take or pay adalah mekanisme kontrak jual beli listrik antara PLN sebagai pembeli tunggal dengan produsen listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP). Sesuai namanya, "ambil atau bayar" berarti PLN wajib menyerap listrik yang diproduksi IPP sesuai dengan kontrak perjanjian jual beli listrik (PJBL) berdasarkan faktor ketersediaan (availability factor) atau faktor kapasitas (capacity factor). Jika tidak mampu menyerap, PLN tetap harus membayar denda atau pinalti .

Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Fabby Tumiwa menjelaskan bahwa skema ini menggunakan kontrak jangka panjang, bahkan hingga 30 tahun, yang merupakan warisan dari kontrak IPP generasi pertama pada tahun 1992. Kebijakan ini diambil pasca krisis ekonomi 1998 untuk menarik investor swasta membangun pembangkit listrik di tengah kesulitan keuangan PLN .

Beban Finansial yang Membengkak

Dampak finansial dari skema ini sangat signifikan. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengungkapkan bahwa pemerintah menanggung beban Rp3 triliun untuk setiap 1 gigawatt (GW) kelebihan pasokan listrik. Dengan kelebihan pasokan mencapai 6 GW pada 2022, pemerintah harus membayar biaya mencapai Rp18 triliun untuk listrik yang tidak terserap .

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS), Abra Talattov, memperingatkan bahwa situasi oversupply berpotensi makin membengkak karena masih adanya penambahan pembangkit baru hingga 16,3 GW pada 2026 sebagai implikasi dari megaproyek 35 GW. Jika rata-rata oversupply mencapai 6-7 GW per tahun, potensi oversupply selama 2022-2030 mencapai 48-56 GW, setara dengan tambahan biaya Rp144 hingga Rp168 triliun .

Manajer Program Transformasi Energi dari Institute for Essential Services Reform (IESR), Deon Arinaldo, menambahkan bahwa kerugian dari skema take or pay tak hanya dari sisi ekonomi, melainkan juga dari sisi lingkungan karena pembangkit tetap beroperasi meski listrik tidak terserap .

Babak II: Target Pemerintah Mengatasi Oversupply

Optimisme di Tengah Tantangan

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimistis permasalahan oversupply listrik, khususnya di wilayah Jawa-Bali, dapat terselesaikan pada tahun 2025. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman Hutajulu, menegaskan target tersebut dapat tercapai seiring dengan peningkatan konsumsi listrik yang didorong oleh percepatan aktivitas ekonomi .

"Dengan growth yang cukup tinggi, ini (oversupply listrik) akan teratasi dalam waktu dekat. Tahun depan sudah selesai itu (kondisi oversupply listrik)," ujar Jisman di Jakarta, Jumat (4/10/2024) .

Revisi RUPTL dan Target Pertumbuhan Ekonomi 8%

Untuk mencapai target tersebut, Kementerian ESDM berencana melakukan revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Sejauh ini, penyusunan RUPTL untuk PLN disiapkan dalam kurun waktu 10 tahun. Ke depan, pemerintah berencana mempersiapkannya untuk waktu lebih panjang sejalan dengan target mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan pemerintahan Prabowo Subianto .

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengungkapkan bahwa konsumsi listrik per kapita akan ditingkatkan mencapai 6.500 kilo Watt hour (kWh). Saat ini target konsumsi listrik per kapita hanya 4.000 hingga 5.000 kWh, yang mana konsumsi tersebut hanya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5 persen. Dengan konsumsi 5.500 kWh, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6 persen. Adapun konsumsi 6.500 kWh diproyeksikan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen .

Realisasi konsumsi listrik tahun 2023 sendiri tercatat menembus 1.337 kWh per kapita, naik 14 persen dibanding konsumsi tahun 2022 sebesar 1.173 kWh per kapita, melampaui target yang dipatok 1.336 kWh per kapita .

Babak III: Kendaraan Listrik sebagai Solusi Strategis

Diversifikasi Konsumsi Listrik

Salah satu strategi utama pemerintah untuk menyerap kelebihan pasokan listrik adalah mendorong penggunaan kendaraan listrik. Dengan semakin banyaknya kendaraan listrik yang beroperasi, konsumsi listrik akan meningkat secara signifikan, membantu menyeimbangkan pasokan yang melimpah.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai pembangunan ekosistem kendaraan listrik mutlak dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat mengadopsi kendaraan listrik, mempercepat pemerataan infrastruktur, dan pengembangan industri kendaraan listrik dalam negeri .

Manfaat Ganda: Ekonomi dan Lingkungan

Penggunaan kendaraan listrik tidak hanya membantu menyerap oversupply listrik, tetapi juga memberikan dorongan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja baru di sektor produksi dan pemeliharaan kendaraan listrik. Selain itu, kendaraan listrik sejalan dengan kebijakan ramah lingkungan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan citra Indonesia di mata internasional.

IESR mencatat bahwa ketergantungan terhadap impor bahan bakar telah memicu terjadinya inflasi pada akhir 2022 akibat kenaikan harga BBM bersubsidi. Konsumsi BBM meningkat rata-rata 1,2 juta kiloliter per tahun antara 2015 hingga 2020. Kenaikan nilai impor BBM menyebabkan devisa tergerus, melemahnya nilai tukar, dan memaksa pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM yang berdampak pada inflasi .

"Berbagai dampak ini bisa dihindari jika impor BBM dipangkas drastis. Salah satu caranya dengan meningkatkan penggunaan kendaraan listrik dan mensubstitusi kendaraan motor berbahan bakar minyak," kata Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa .

Analisis IESR menunjukkan kendaraan listrik mengeluarkan emisi 7 persen lebih sedikit dan biaya operasional per kilometer (km)-nya 14 persen lebih rendah dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak .

Babak IV: Insentif Fiskal dan Kebijakan Pendukung

Paket Insentif dari Pemerintah

Untuk mendorong adopsi kendaraan listrik, pemerintah mengeluarkan berbagai insentif fiskal. Melalui PMK No. 12 Tahun 2025, pemerintah memperpanjang pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) .

Ketentuan insentif tersebut meliputi:

PPN DTP 10% untuk mobil listrik roda empat dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) minimal 40%, sehingga konsumen hanya membayar PPN 2% .
PPN DTP 5% untuk bus listrik dengan TKDN antara 20% hingga kurang dari 40%, sehingga konsumen membayar PPN 7% .
PPnBM DTP 3% untuk kendaraan Low Carbon Emission Vehicle (LCEV), termasuk full hybrid, mild hybrid, dan plug-in hybrid .

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), kendaraan bermotor berbasis terbarukan dikecualikan dari objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Permendagri No. 7 Tahun 2025 juga menegaskan bahwa kendaraan berbasis listrik dikecualikan dari PKB dan pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) .

Perbandingan Biaya: Kendaraan Listrik vs Konvensional

Dengan berbagai insentif tersebut, biaya kepemilikan kendaraan listrik menjadi jauh lebih murah. Berikut simulasi perbandingan biaya tahun pertama untuk mobil listrik :

Komponen Biaya	Mobil Listrik
PKB	0% (bebas)
BBNKB	0% (bebas)
SWDKLLJ (tahunan)	± Rp143.000
Administrasi STNK + TNKB	± Rp300.000
Estimasi Total Tahun Pertama	± Rp443.000

Sebagai contoh, jika seseorang membeli mobil listrik seharga Rp300 juta, dengan pembebasan PKB dan BBNKB, total kewajiban tahun pertama hanya sekitar Rp443.000, jauh lebih rendah dibanding kendaraan konvensional .

Babak V: Tantangan Pengembangan Ekosistem

Ketersediaan Infrastruktur Pengisian

Meski insentif telah diberikan, tantangan utama adopsi kendaraan listrik adalah infrastruktur pengisian yang belum merata. IESR mencatat bahwa ketersediaan model kendaraan listrik yang terbatas, infrastruktur yang minim, serta investasi awal yang tinggi, membuat masyarakat enggan beralih ke kendaraan listrik .

Pemerintah berencana memperluas infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di berbagai daerah, termasuk jalur-jalur utama antar kota. Langkah ini diharapkan dapat mengatasi kekhawatiran masyarakat tentang keterbatasan jarak tempuh kendaraan listrik.

Pengembangan Industri Dalam Negeri

Peneliti Kebijakan Lingkungan IESR, Ilham RF Surya, menilai pemerintah perlu melihat aspek pasokan (supply) dari industri KBLBB dan tidak hanya permintaan (demand) masyarakat saja. Pemberian insentif harus dikaitkan dengan pengembangan TKDN, hanya merek dengan kandungan TKDN tertentu yang boleh memperoleh insentif tersebut .

Sementara itu, Peneliti Energi Terbarukan IESR, Pintoko Aji, mengungkapkan bahwa industri kendaraan listrik dari hulu ke hilir belum terintegrasi secara penuh. Beberapa proyek hilirisasi seperti produksi baterai baru akan berjalan setidaknya 2025 atau 2026. Fokus pemerintah saat ini sebaiknya diarahkan ke percepatan berjalannya proyek hilirisasi tersebut dan meyakinkan investor untuk melaksanakan komitmen investasi .

Babak VI: Komitmen PLN dan Stabilitas Tarif Listrik

Menjaga Daya Beli Masyarakat

Di tengah upaya mendorong konsumsi listrik melalui kendaraan listrik, pemerintah juga berkomitmen menjaga tarif listrik agar tidak membebani masyarakat. Kementerian ESDM memutuskan tarif tenaga listrik triwulan I (Januari-Maret) tahun 2026 bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi tidak mengalami perubahan. Keputusan ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat dan daya saing industri .

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, menjelaskan bahwa berdasarkan perhitungan parameter ekonomi makro (kurs, ICP, inflasi, dan HBA), secara formula tarif tenaga listrik berpotensi mengalami perubahan. Namun untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah memutuskan tarif tetap .

Komitmen PLN

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa PLN siap mendukung keputusan pemerintah dalam mempertahankan tarif listrik untuk menjaga keekonomian masyarakat. PLN berkomitmen tetap menjaga mutu pelayanan dengan menghadirkan energi listrik yang andal dan efisien untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional .

"PLN siap mendukung pemenuhan pasokan listrik untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Listrik kini tidak hanya sebagai alat penerangan namun memegang peran vital dalam kehidupan masyarakat," kata Darmawan .

PLN juga terus berupaya menjaga efisiensi operasional dan biaya untuk mendukung kelancaran proses bisnis. Di sisi lain, PLN secara aktif terus meningkatkan penjualan tenaga listrik dan menghadirkan beragam promo serta insentif yang menarik bagi masyarakat .

Refleksi: Menuju Keseimbangan Energi Nasional

Permasalahan oversupply listrik yang dialami PLN adalah konsekuensi dari perencanaan jangka panjang yang tidak diimbangi dengan proyeksi pertumbuhan konsumsi yang akurat. Skema take or pay yang awalnya dirancang untuk menarik investasi, kini menjadi beban yang menggerogoti keuangan negara.

Namun, di tengah tantangan selalu ada peluang. Dorongan pemerintah untuk mengakselerasi penggunaan kendaraan listrik tidak hanya menjadi solusi menyerap kelebihan pasokan, tetapi juga langkah strategis menuju transisi energi berkelanjutan. Dengan paket insentif yang menarik, pengembangan infrastruktur, dan penguatan industri dalam negeri, Indonesia berpotensi menjadi pemain utama dalam ekosistem kendaraan listrik global.

Target penyelesaian oversupply Jawa-Bali pada 2025 dan target pertumbuhan ekonomi 8 persen menjadi optimisme yang perlu dibuktikan dengan kerja nyata. Diperlukan sinergi erat antara pemerintah, PLN, pelaku industri, dan masyarakat untuk mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan konsumsi listrik nasional.

Pada akhirnya, listrik yang melimpah bukan lagi beban jika dikelola dengan tepat. Ia adalah modal dasar untuk menggerakkan roda ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mewujudkan Indonesia yang lebih hijau dan berdaulat energi. Kini, bola sudah di tangan kita semua.

Farid Asyhadi

Inspektur Ketenagalistrikan, Dinas ESDM Sulawesi Barat

Farid Asyhadi

Cari Blog Ini