Di tengah hiruk-pikuk pembangunan ekonomi nasional, Sulawesi Barat muncul dengan strategi yang semakin terarah. Provinsi muda ini tidak lagi ingin sekadar menjadi penonton dalam pusaran investasi dan industrialisasi. Dengan tekad yang menguat, Pemerintah Provinsi Sulbar menjadikan hilirisasi sebagai harga mati dalam setiap kebijakan pembangunan ekonominya.
Kemudahan Investasi Menjadi Prioritas
Dengan mempermudah investasi, Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga melakukan sejumlah terobosan. Investor difasilitasi oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulbar melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan didukung tim teknis yang mempercepat proses perizinan dan investasi di daerah. Langkah ini sejalan dengan arahan gubernur agar pemerintah daerah tidak menutup diri terhadap investasi yang dapat mendorong percepatan pembangunan, selama investasi tersebut berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan .
Prinsip yang dipegang tegas adalah kegiatan investasi tidak boleh bertentangan dengan regulasi, terutama terkait perlindungan lingkungan hidup. Selain itu, investasi diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal serta mendorong hilirisasi, sehingga bahan mentah diolah di Sulbar dan memberikan nilai tambah bagi daerah. "Kami ingin industri itu ada di Sulbar, bukan hanya mengirim bahan mentah ke luar. Paling tidak, tenaga kerja lokal terserap dan hasilnya bisa dinikmati daerah," tegas Sekretaris Daerah Sulbar, Junda Maulana, saat menerima kunjungan investor asal Cina beberapa waktu lalu .
Hilirisasi Kelapa Dalam: Dari Hulu ke Hilir
Komoditas kelapa dalam yang selama puluhan tahun hanya dijual dalam bentuk mentah atau kopra, kini disulap menjadi produk bernilai tambah yang siap bersaing di pasar global. Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga, dalam berbagai kesempatan terus menegaskan bahwa masa depan ekonomi daerah terletak pada keberanian mengolah sumber daya alam di dalam negeri. Kunjungannya bersama sejumlah investor ke Pelabuhan Palipi, Kabupaten Majene, beberapa waktu lalu menjadi bukti keseriusan tersebut. Pelabuhan yang diproyeksikan menjadi pusat distribusi kelapa dalam untuk pasar nasional dan internasional ini diyakini akan menjadi magnet baru bagi investasi di sektor pengolahan kelapa.
"Kita tidak boleh hanya berhenti pada menjual kelapa dalam bentuk butiran atau kopra. Potensi kita sangat besar untuk masuk ke tahap hilirisasi, mengolah menjadi produk bernilai tinggi seperti minyak kelapa, sabut kelapa, arang aktif, hingga turunannya yang sangat diminati pasar internasional," tegas Salim dalam sosialisasi hilirisasi kelapa dalam di Kantor Camat Malunda, Majene.
Dorongan investasi yang digagas Pemprov Sulbar tidak hanya terbatas pada sektor perkebunan kelapa. Pemerintah daerah secara aktif membuka pintu bagi para investor di berbagai sektor strategis, termasuk pertanian, perkebunan, pertambangan, dan pariwisata. Langkah ini sejalan dengan visi besar Gubernur Suhardi Duka untuk menjadikan Sulbar sebagai daerah yang maju dan sejahtera melalui optimalisasi potensi lokal.
Potensi Logam Tanah Jarang: Harta Karun di Mamuju
Di sektor pertambangan, Sulbar menyimpan potensi luar biasa yang mulai mendapat perhatian serius pemerintah pusat. Logam tanah jarang (LTJ) atau rare earth elements (REE) di Mamuju menjadi salah satu komoditas strategis yang tengah dipersiapkan pengelolaannya. Badan Industri Mineral (BIM) berencana membangun dua pilot project industri hilirisasi LTJ di Mamuju, Sulawesi Barat, sebagai langkah konkret pengembangan komoditas ini .
Kepala BIM Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa proyek di Mamuju ditujukan sebagai pembuktian kepada dunia bahwa Indonesia mampu menjadi pemain strategis dalam industri pengolahan LTJ. "Kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bisa menjadi pemain strategis dalam REE sehingga diharapkan dapat memberikan daya tarik bagi negara lain untuk masuk dan mendirikan industri downstreaming REE di Indonesia," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Senin (9/2/2026) .
LTJ merupakan sekelompok 17 unsur kimia yang memiliki sifat unik dan sangat penting bagi berbagai teknologi modern, termasuk perangkat elektronik, kendaraan listrik, serta teknologi pertahanan. Berdasarkan catatan BIM, terdapat tiga wilayah dengan potensi LTJ terbesar di Indonesia, yakni Bangka Belitung, Mamuju, dan wilayah Sulawesi .
BIM merekomendasikan agar izin usaha pertambangan logam tanah jarang di Mamuju nantinya dapat diberikan kepada PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) sebagai mitra badan usaha milik negara (BUMN) . Perminas, BUMN anyar bentukan Danantara, bersiap meluncurkan proyek percontohan hilirisasi logam tanah jarang di Mamuju. Proyek ini digadang-gadang sebagai langkah strategis Indonesia dalam mengelola "harta karun energi" yang sangat diincar dunia .
Teknologi yang akan diterapkan merupakan hasil riset dan pengembangan yang telah dilakukan di berbagai perguruan tinggi dalam negeri. Tujuan utamanya adalah melakukan pemisahan dan pemurnian logam tanah jarang, mengubah bahan baku mentah (ore) menjadi produk bernilai ekonomi tinggi seperti mixed rare earth atau elemen-elemen rare earth spesifik . Kebutuhan akan teknologi mandiri ini muncul mengingat sejumlah negara yang telah menguasai teknologi pengolahan logam tanah jarang cenderung enggan menjalin kerja sama strategis dan hanya berminat membeli bahan mentah .
Gubernur Sulbar Suhardi Duka sendiri telah memaparkan potensi mineral dan batu bara, termasuk logam tanah jarang, sebagai salah satu dari lima potensi strategis Sulbar kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani di Jakarta. "Sulbar menyimpan SDA yang luar biasa, namun belum digarap secara maksimal. Kami butuh mitra dan fasilitasi dari pusat agar potensi-potensi ini benar-benar memberi dampak besar ke masyarakat," kata Suhardi .
Investasi Infrastruktur Energi: PLTA Tumbuan 450 MW
Sektor energi juga menjadi perhatian serius Pemprov Sulbar. Gubernur Suhardi Duka mengidentifikasi potensi energi baru dan terbarukan, khususnya PLTA dengan potensi hingga 500 MW, sebagai salah satu prioritas pengembangan untuk mendukung kawasan industri masa depan . Kebutuhan akan pasokan listrik yang andal menjadi prasyarat mutlak bagi masuknya industri skala besar.
Sekda Junda Maulana mengungkapkan bahwa saat ini kondisi listrik di Sulbar masih surplus, namun berpotensi mengalami kekurangan jika industri skala besar mulai beroperasi. "Kita punya potensi beberapa perusahaan besar yang ingin membangun pembangkit listrik tenaga air. Ini membutuhkan pasar, sehingga bisa berjalan paralel dengan masuknya industri," jelasnya . Salah satu proyek strategis yang tengah dikembangkan adalah PLTA Tumbuan berkapasitas 450 MW oleh Kalla Group, yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan listrik bagi kawasan industri masa depan di Sulbar.
Peran Strategis Sekda Junda Maulana
Di balik berbagai terobosan investasi dan pembangunan di Sulbar, Sekretaris Daerah Junda Maulana memegang peran kunci dalam memastikan agenda-agenda strategis berjalan lancar. Sebagai tangan kanan Gubernur dalam urusan administrasi dan koordinasi, Junda aktif dalam berbagai forum diplomasi investasi.
Saat menerima kunjungan investor asal Cina, Junda memaparkan sejumlah potensi daerah, mulai dari sektor pertanian hingga energi dan sumber daya mineral. Ia menekankan bahwa Pemprov Sulbar membuka ruang seluas-luasnya bagi masuknya investasi, sejalan dengan arahan Gubernur Suhardi Duka. Namun, ia juga mengingatkan syarat utama yang harus dipenuhi investor, termasuk kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, penyerapan tenaga kerja lokal, dan komitmen hilirisasi .
Junda juga mengungkapkan bahwa tidak sedikit pihak yang telah mengajukan izin, namun belum menunjukkan komitmen nyata dalam merealisasikan investasi. "Pak Gubernur Sulbar tidak membatasi siapa yang masuk. Siapa yang paling serius, konsisten, dan siap, itu yang kita dukung. Karena tanpa investasi, sulit bagi daerah untuk bergerak lebih cepat," tegasnya .
Sebelum menjabat sebagai Sekda, Junda Maulana pernah menjabat sebagai Kepala Bapperida Sulbar. Dalam kapasitasnya tersebut, ia berperan penting dalam mempersiapkan perubahan fundamental dalam pola penyusunan anggaran daerah. Mulai tahun 2026, paradigma "money follows function" ditinggalkan dan digantikan dengan pendekatan "money follows program" atau uang mengikuti program prioritas . Pendekatan ini memastikan bahwa setiap usulan program dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mengacu pada RPJMD 2025–2029, RKPD 2026, 14 Quick Wins Gubernur, aspirasi masyarakat, dan usulan dari kabupaten .
Pendidikan Vokasi: Menyiapkan SDM Unggul
Pemerintah menyadari bahwa investasi dan hilirisasi industri tidak akan berjalan mulus tanpa dukungan sumber daya manusia yang kompeten. Di sinilah peran vital pemerintah sebagai jembatan antara dunia usaha dan pencari kerja menemukan momentumnya. Pendidikan vokasi yang link and match dengan kebutuhan industri menjadi prioritas yang terus didorong.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar secara proaktif memfasilitasi pertemuan strategis antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Salah satu kerja sama konkret yang terjalin adalah dengan Astra Motor untuk wilayah Sulsel-Sulbar-Sultra-Maluku. Kolaborasi ini mencakup berbagai konsentrasi keahlian yang relevan dengan kebutuhan industri, seperti Teknik Sepeda Motor, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Komputer dan Jaringan, Administrasi, hingga Desain.
Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar, Irham Yakub, menegaskan bahwa kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri merupakan keniscayaan untuk mencetak lulusan yang kompeten dan siap kerja. Melalui kerja sama ini, SMK di Sulbar tidak hanya mendapatkan pembaruan kurikulum sesuai standar industri, tetapi juga akses untuk pengalaman praktik langsung dan potensi penyerapan lulusan.
Pemprov Sulbar juga memperkuat langkah strategis melalui kerja sama dengan perguruan tinggi. Atas izin dan arahan Gubernur Sulawesi Barat, Tenaga Ahli Gubernur Bidang Kerjasama Antar Lembaga melakukan audiensi dengan Dekan Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Muhammad Restu, MP, di Kampus Unhas, Makassar, pada Jumat (13/2/2026) .
Pendidikan vokasi menjadi pilihan strategis karena dinilai lebih cepat menjawab kebutuhan pasar kerja dengan porsi praktik yang dominan serta adanya sertifikasi kompetensi. Fakultas Vokasi Unhas dikenal menerapkan pembelajaran praktik hingga 60–70 persen, dengan peluang sertifikasi kompetensi BNSP dan program magang di dalam maupun luar negeri .
Beberapa program studi yang dinilai relevan dengan potensi dan kebutuhan pembangunan Sulbar antara lain Teknologi Produksi Tanaman Pangan, Agribisnis Peternakan, Teknologi Produksi Ternak, Teknologi Akuakultur & Pasca Panen Perikanan, Budidaya Laut & Pantai, Teknologi Metalurgi Ekstraksi, Penginderaan Jauh & SIG, serta Komunikasi Digital . Kerja sama yang direncanakan mencakup fasilitasi informasi penerimaan mahasiswa baru, pembinaan siswa berprestasi, peluang dukungan pembiayaan atau beasiswa, serta kemungkinan skema jalur kerja sama pemerintah daerah .
Menuju Lompatan Besar
Dengan kombinasi kebijakan hilirisasi yang konsisten, promosi investasi yang agresif, serta penguatan pendidikan vokasi yang terarah, Sulawesi Barat sedang merancang lompatan besar menuju kemandirian ekonomi. Tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur perlahan mulai teratasi, salah satunya dengan rencana optimalisasi Pelabuhan Palipi yang akan menjadi gerbang logistik utama.
"Pelabuhan adalah pintu keluar hasil produksi kita. Pemprov Sulbar berkomitmen untuk mengfungsikan kembali pelabuhan secara maksimal, sehingga kelapa dalam dan produk turunannya bisa langsung kita ekspor dari daerah tanpa harus melalui jalur panjang. Ini tentu akan mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing," ujar Salim S. Mengga menegaskan.
Keyakinan bahwa Sulbar bisa menjadi pemain utama di pasar kelapa nasional, mengelola logam tanah jarang secara mandiri, membangun infrastruktur energi skala besar, dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat bukan sekadar wacana. Dengan fondasi yang sedang dibangun hari ini, optimisme itu semakin beralasan.
Komentar
Posting Komentar